Antrean Kendaraan Panjang di SPBU Gunung Lingkas, Pertamina Depo Tarakan Sebut Kuota 270 KL Perbulan

“Tidak hanya Pertamina yang bisa selesaikan. Pemerintah Kota, aparat penegak hukum pelaku usaha dan konsumen yang mengantre di sana.

Harusnya pelaku usaha dan konsumen lebih bijak dalam memilih atau menggunakan BBM,” harap Azri Ramadan.

Ketika bukan bagian dari yang berhak mendapatkan BBM subsidi salah satunya biosolar, sebaiknya jangan membeli yang telah disubsidi karena peruntukan untuk industri.

“Sehingga terjadi antrean panjang, menjadi fenomena ini makin menjadi hot issue di Tarakan. Kalau ditelusuri banyak mobil dikategorikan menengah ke atas, beberapa juga ikut mengantre biosolar.

Padahal sudah ada produk alternatif di SPBU yang disiapkan salah satunya dexlite ada kualitasnya berbanding lurus dengan harganya,” beber Azri Ramadan.

Baca juga: Mengurangi Antrean Kendaraan di SPBU, Pembelian Solar Dibatasi, Pertamina Akan Terapkan Fuel Card

Azri Ramadan, melanjutkan, BBM bersubsidi bio solar memiliki jumlah terbatas. Artinya khusus kuota di Tarakan untuk biosolar disalurkan ke SPBU sudah diatur.

“Siapa yang mengatur, yaitu pemerintah melalui BPH Migas. Ditugaskan ke Pertamina, sudah dikotak-kotakkan alokasinya atau kuotanya.

Jadi Pertamina di sini bergerak sebagai operator penyaluran dan diwakilkan SPBU,” papar Azri Ramadan.

Selanjutnya, juga sebagai penyedian BBM. Ia menegaskan, alokasi tidak pernah dikurangi ke masing-masing SPBU.

“Kami menyediakan sesuai dengan berapa ditugaskan ke kita. Saya ambil sampel, khusus di SPBU Kelurahan Gunung Lingkas per bulan 270 KL rata-rata per bulannya.

Bahkan tahun 2022 kami sudah salurkan lebih dari yang ditugaskan karena kondisi di lapangan,” beber Azri Ramadan.

Ia berharap, pelaku usaha yang tidak berhak agar lebih bijak dalam memilih BBM sehingga tidak berbondong antre di SPBU dan menutup usaha kedai kecil di pinggir jalan.

Baca juga: Kerap Terjadi Antrean Panjang Kendaraan, DPRD Kaltara Minta Tambahan Kuota BBM ke BPH Migas

“Kalau tidak ikut mengantre dan yang mengantre orang berhak mungkin tidak ada antrean panjang.

Kemudian disparitas harga terbilang cukup besar menyebabkan beberapa oknum atau spekulan menyalahgunakan BBM bioslar.

Dikenal pengetap masih ada beberapa kendaraan yang melakukan pekerjaan tersebut. Harusnya sudah tidak dilakukan karena ilegal,” harapnya seraya menambahkan dari aparat seharusnya bisa memberikan ketegasan terkait kasus tersebut.

(*)

Penulis: Andi Pausiah