Mata Lokal Memilih
Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup? 8 Partai Nyatakan Penolakan, Ada Golkar, Nasdem, hingga PKS
Saat ramai penolakan terhadap sistem proporsional tertutup yang kembali mencuat jelang Pemilu, ada 8 parpol nyatakan sikap hari ini.
TRIBUNKALTARA.COM - Kabar terkini dari delapan partai politik yang nyatakan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup hari ini.
Pimpinan partai politik itu bertemu hari ini dan sampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup
Akhir-akhir ini memang ramai penolakan terhadap sistem proporsional tertutup yang kembali mencuat jelang Pemilu
Diketahui Pemilu akan dihelat tahun depan atau 2024
Lantas apa sebenarnya sistem proporsional tertutup itu sehingga ramai-ramai parpol nyatakan penolakan?
Dalam artikel ini tersaji penjelasan apa itu sistem proporsional tertutup
Juga terdapat penjelasan sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini.
Diketahui, ada tujuh pimpinan partai politik yang bertemu hari ini.
Melansir Tribunnews.com, mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Juga hadir Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan partai politik (parpol) yang memiliki wakil di parlemen atau DPR RI menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.
Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca juga: Hasil Survei Terbaru Indikator Politik, Intip Elektabilitas PDIP, Golkar, Gerindra, hingga Demokrat
sistem proporsional tertutup
proporsional
Pemilu
Golkar
Demokrat
PKS
Nasdem
Gerindra
PPP
PAN
PKB
TribunKaltara.com
partai
parpol
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.