KPU Tarakan Lantik 60 Petugas PPS, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Kinerja Jelang Pemilu 2024

Nasruddin melanjutkan, dari proses penyerahan administrasi sampai sekarang, untuk temuan memang sempat ada beberapa tercatat dalam Sipol, ataupun dicaatat sebagai calon pendukung untuk DPD.

"Dan itu kita lakukan klarifikasi. Ketika mereka secara sadar masuk di situ ya tidak bisa terakomodir.

Tapi kalau dia tidak sadar ataupun hanya pencatutan nama, ya mereka cukup mengklarifikasi dan menandatangani mereka bukan anggota parpol atau pendukung calon," ujar Nasruddin.

Dan memang sudah ada surat ditandatangani termasuk nanti jika ditemukan, pihaknya juga akan memanggil parpolnya.

"Misalnya diklarifikasi oleh parpol, parpolnya pun kita panggil supaya parpol mencabut menghapus namanya.

Memang kalau yang mengklarifikasi banyak. Saya lupa partai apa, yang jelas ada yang merasa dicatut. Saat ini insya Allah semua aman," ungkap Nasruddin.

Baca juga: Ketua KPU Kaltara Monitoring Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota PPS di Tana Tidung

Namun ia mengimbau juga kepada masyarakat untuk ikut mengawal petugas PPS dan masyarakat ikut mengontrol mereka dalam melaksanakan tahapannya.

"Karena mereka juga manusia kita tidak tahu seperti apa perjalanannya ketika merasa dirugikan ataupun sudah tidak menjalankan tugasnya, silakan disampaikan ke kami untuk ditindaklanjut,"terangnya.

Adapun jenis pelanggarannya lanjut Nasruddin yakni di netralitas.

"Pada saat jadi partisipan dan tidak melaksanakan tahapan. Ketika mereka ttidak melaksanakan tahapan otomatis kita panggil.

Karena tidak boleh ada tahapan terganggu. Makanya perlu masyrakat bantu mengawasi karena mereka PPS sudah bekerja," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah