Mata Lokal Memilih
Alasan Cawapres Anies Baswedan Belum Diumumkan Jelang Pilpres 2024, Penjelasan Jajaran Surya Paloh
Jajaran Surya Paloh di Partai Nasdem beri penjelasan soal belum diumumkannya Cawapres Anies Baswedan jelang Pilpres 2024
TRIBUNKALTARA.COM - Kabar terkini dari bakal calon presiden atau Capres, Anies Baswedan yang hingga saat ini belum juga umumkan calon wakil presiden atau Cawapres
Terbaru, jajaran Surya Paloh di Partai Nasdem beri penjelasan soal belum diumumkannya Cawapres Anies Baswedan
Padahal diketahui, gelaran Pilpres 2024 tersisa setahun lagi
Sebelumnya diketahui, Partai Nasdem sudah umumkan Anies Baswedan sebagai figur yang akan diusung di Pilpres 2024
Anies Baswedan sebelumnya jabat Gubernur DKI Jakarta
Pasca masa jabatannya berakhir, Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem
Belakangan, PKS dan Demokrat ikut nyatakan dukungan kepada Anies Baswedan
Tak hanya itu, PKS, Demokrat, dan Nasdem juga diwacanakan membentuk Koalisi Perubahan
Meski hingga kini belum ada deklarasi secara resmi pembentukan Koalisi Perubahan
Lantas apa sebenarnya alasan sehingga Cawapres Anies Baswedan hingga saat ini belum diumumkan jelang Pilpres 2024?
"Koalisi aja belum ada kau sudah tanya cawapres, bagaimana caranya?" kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dilansir dari Tribunnews.com Sabtu 18 Februari 2023
Baca juga: Terungkap Belum Ada Koalisi Resmi Dukung Anies Baswedan Capres, Demokrat-PKS Baru Pernyataan Rilis
Dia juga menyinggung soal sikap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga kini belum secara resmi memberikan dukungan kepada Anies.
Ali meminta Demokrat dan PKS menetapkan capres melalui mekanisme internalnya masing-masing.
"Nasdem mendorong hari ini Partai Demokrat dan PKS menyelesaikan mekanisme internal dalam penetapan capresnya," ungkapnya.
Menurut Ali, penentuan capres melalui forum resmi masing-masing internal partai penting dilakukan agar tidak digugat para kadernya di kemudian hari.
"Sehingga kemudian itu nanti menjadi keputusan partai sehingga dia tidak rawan untuk digugat oleh orang lain atau kadernya sendiri," ujarnya.
Dia menegaskan pengambilan keputusan terkait dukungan capres harus melalui forum resmi internal partai agar mengikat untuk seluruh kader.
"Karena dalam setiap keputusan politik penting seperti calon presiden itu harusnya diambil dalam mekanisme resmi partai ditetapkan dalam forum resmi sehingga kemudian itu mengikat untuk seluruh kader," tegas Ali.
Ali menuturkan sejauh ini dukungan Demokrat dan PKS hanya melalui sebuah pernyataan dalam bentuk rilis.
"Kenapa saya katakan belum ada koalisi resmi, karena yang ada dari PKS dan Demokrat adalah baru pernyataan dalam bentuk rilis," ucapnya.
Namun, Ali menuturkan dukungan Demokrat dan PKS terhadap Anies secara moral sudah mengikat.
"Tapi pernyataan kemarin itu secara moral itu sudah mengikat," imbuh Ali.
Baca juga: Seperti Nasdem, Bos PKS ke Kantor Golkar Hari Ini, Bahas Pencapresan Anies Baswedan di Pilpres?
(*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
TikTok officialtribunkaltara
Follow Helo TribunKaltara.com
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasdem Ungkap Alasan Belum Umumkan Cawapres Anies: Koalisi aja Belum Ada Sudah Tanya Cawapres, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/02/18/Nasdem-ungkap-alasan-belum-umumkan-cawapres-anies-koalisi-aja-belum-ada-sudah-tanya-cawapres.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
calon presiden
Cawapres
Anies Baswedan
Koalisi Perubahan
Pilpres 2024
Partai Nasdem
PKS
Demokrat
TribunKaltara.com
Capres
Surya Paloh
Nasdem
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.