Terungkap Belum Ada Koalisi Resmi Dukung Anies Baswedan Capres, Demokrat-PKS Baru Pernyataan Rilis

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Terungkap ternyata belum ada koalisi resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024, Demokrat dan PKS baru sebatas pernyataan rilis.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, hingga kini belum ada koalisi resmi yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden ( Capres ).

"Sampai hari ini Anies Baswedan itu belum memiliki koalisi secara resmi," kata Ali saat dihubungi, Jumat (17/2/2023).

Ali menampik jika Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) sudah resmi mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurutnya, dukungan Demokrat dan PKS hanya melalui sebuah pernyataan dalam bentuk rilis.

"Kenapa saya katakan belum ada koalisi resmi, karena yang ada dari PKS dan Demokrat adalah baru pernyataan dalam bentuk rilis," ujar Ali.

Dia menyatakan, apabila dukungan tidak disampaikan melalui mekanisme resmi partai, masih rentan goyang.

Baca juga: Seperti Nasdem, Bos PKS ke Kantor Golkar Hari Ini, Bahas Pencapresan Anies Baswedan di Pilpres?

"Jadi kalau kemudian itu tidak diambil dalam mekanisme yang resmi itu rawan untuk digugat," ucap Ali.

Karenanya, Ali meminta Demokrat dan PKS untuk segera menyelesaikan mekanisme masing-masing terkait dukungan ke Anies Baswedan.

"Jadi Nasdem mendorong PKS dan Demokrat untuk menyelesaikan itu secara internal, mekanisme internalnya. Jadi (supaya ada) keputusan itu keputusan resmi partai," ungkapnya.

Namun, menurutnya, dukungan Demokrat dan PKS terhadap Anies Baswedan secara moral sudah mengikat.

"Tapi pernyataan kemarin itu secara moral itu sudah mengikat," imbuh Ali.

Demokrat Respons PDIP

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani memaklumi pernyataan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut partainya tutup pintu berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

"Kami bisa memaklumi jika pernyataan bang Masinton hanya dimaksudkan pada koalisi-koalisi yang dibentuk oleh parpol yang tergabung di pemerintahan Jokowi saat ini saja," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).

"Bisa jadi secara pribadi beliau ada ketidaknyamanan untuk bersanding dengan partai oposisi atau dengan figur yang diusung sebagai capres dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan," sambungnya.

Baca juga: Inilah Momen Anies Baswedan dan AHY Nonton Konser Dewa 19 di JIS, Nyanyi Bareng Lagu Risalah Hati

Kamhar meminta Masinton agar memahami pameo dalam politik yakni tidak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan.

"Dalam politik juga ada ungkapan ‘segala sesuatunya mungkin’.

Ada pula ungkapan bijak ‘satu musuh terlalu banyak, seribu kawan belum cukup'," ucap dia.

Menurutnya, harusnya Masinton tak mengeluarkan pernyataan demikian apabila memahami peribahasa politik tersebut.

"Jika memahami ini mestinya sebagai politisi akan jauh dari cara pandang yang eksklusif atau tertutup seperti yang disampaikan Bang Masinton," ungkap Kamhar.

Lebih lanjut, Kamhar menegaskan rencana Koalisi Perubahan membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung sepanjang platform perjuangannya sama.

"Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen bangsa termasuk kerja sama antar partai politik menjadi keharusan merespon kompleksitas problematika bangsa ini ke depan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan," imbuhnya.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Airlangga, Nasdem Buka Peluang Gabung KIB, Bagaimana Nasib Pencolanan Anies?

Sebelumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan pihaknya tidak perlu membuka pintu kerja sama atau berkoalisi dengan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres mereka di Pilpres 2024.

Pasalnya, dia menilai selama ini partai politik (parpol) koalisi pemerintah telah membuat banyak perubahan di bidang pembangunan selama Presiden Jokowi menjabat.

“Ini memang berjalan di rel perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di republik ini kita tidak lihat, dan tidak kita rasakan, kali ini kita rasakan, pembangunan,” kata Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengaku heran jika ada koalisi partai politik (parpol) yang saat ini mengusung gerakan perubahan.

Menurutnya, bangsa Indonesia telah berjalan di jalur yang sudah tepat.

Bagi PDIP, lanjut dia, yang harus diperjuangkan saat ini adalah mempertahankan perubahan yang sudah terjadi saat ini, sampai ke masa yang akan datang.

"Kita akan sempurnakan langkah-langkah perubahan ini terus-menerus, sampai target kita ke 2045 sebagai Indonesia Emas itu,” tandas dia.(tribunnews)