Angka Kemiskinan Ekstrem di Malinau Nol Persen, Wempi: Tahun 2023 Stunting Jadi PR Bersama

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Malinau menjadi kabupaten yang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem berdasarkan pendataan tahun 2022.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Malinau mencatat angka kemiskinan ekstrem di Malinau tahun 2021 sebesar 0,94 persen.

Hasil pendataan terbaru tahun 2022, angkanya berhasil ditekan menjadi 0 persen. Ini menempatkan Malinau sebagai kabupaten kedua di Indonesia zero kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Pemprov Kaltara Yakin Capai Target Angka Penurunan Prevalensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan sejak pertengahan 2022 hingga tahun ini mulai nampak gejala perbaikan keadaan ekonomi daerah.

Selain karena program stimulan dan jaring pengaman sosial sedikit demi sedikit mulai berdampak, data BPS menunjukkan kegiatan keramaian juga berpengaruh terhadap tren ekonomi daerah.

"Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan keramaian, festival budaya, sampai kegiatan olahraga. Di mana, ini kita yakini berdampak cukup baik khususnya para UMKM kita," ujar Wempi.

Baca juga: Singgung Pertambangan, BPS Kaltara Sebut Pertumbuhan Ekonomi tak Otomatis Kurangi Angka Kemiskinan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam Rapat bersama Kepala Daerah di Kaltara Senin (6/3/2023) lalu menyebut Kabupaten Malinau sebagai role model pemerintahan.

Sebab menjadi kabupaten yang berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten kedua di Indonesia, setelah Tulungagung, Jawa Timur yang berhasil mengentaskan angka kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Malinau adalah menekan angka prevalensi stunting yang dinilai masih tinggi.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2022, Prevalensi Balita Stunting Malinau tahun ini 23,5 persen. Berada di urutan ke-3 di Kaltara setelah Tanah Tidung dan Nunukan.

Menurut Wempi ada beberapa skema penanganan, pencegahan dan upaya menurunkan angka stunting telah dirumuskan melalui SK Bupati Malinau.

"Pemerintah daerah juga telah mensupport anggaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 15 Desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting ini akan kami evaluasi secara rutin," katanya.

Baca juga: Prioritas Penggunaan APBD 2023 Malinau, Entasan Kemiskinan hingga Perizinan Untuk Investasi Daerah

Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mengalokasikan tambahan ADD sebesar Rp 50 juta bagi 15 desa dari total 109 desa di Malinau.

Tambahan alokasi dana desa tersebut didistribusikam untuk 15 desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganam stunting pada tahun 2023 di Malinau, Kalimantan Utara.

(*)

Penulis : Mohammad Supri