Mata Lokal Memilih
Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Bubar? Simak Jawaban Elite PPP Usai Partainya Dukung Ganjar Pranowo
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, kemungkinan KIB yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN bubar bisa saja terjadi, kok bisa?
TRIBUNKALTARA.COM - Jelang Pilpres 2024, elite Partai Persatuan Pembangunan atau PPP bicara soal masa depan Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ).
Diketahui, KIB dimotori oleh Partai Golkar, PPP, dan PAN.
Namun belakangan, PPP nyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo
Saat ini Ganjar Pranowo jabat Gubernur Jawa Tengah.
Menjelang Pilpres, Ganjar Pranowo juga sudah diusung juga oleh partainya sendiri, yakni PDIP.
Usai PPP turut nyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres, masa depan KIB pun jadi teka-teki.
Apalagi hingga kini, Partai Golkar dan PAN belum secara resmi nyatakan dukungan kepada salah satu figur secara resmi jelang Pilpres.
Lantas bagaimana sebenarnya masa depan KIB pasca PPP dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?
Melansir Tribunnews.com pada Senin 15 Mei 2023 pagi, saat disinggung terkait masa depan KIB jika adanya perbedaan dukungan antara partai nantinya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan, kemungkinan KIB bubar bisa saja terjadi.
"Kenapa? Enggak usah pakai kata bubar, lah, dengan sendirinya berakhir, begitu saja," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat ditemui awak media di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Baca juga: Jokowi Beber Kriteria Capres di Acara Musra, Bagaimana Kans Ganjar, Prabowo, dan Airlangga?
Meski demikian, Arsul menyatakan tidak masalah jika hingga kini Partai Golkar dan PAN belum bersikap soal nama Capres.
Sebab kata dia, dalam menjalin koalisi, ketiga partai sudah sepakat untuk saling menghormati.
"Saya kira tidak masalah ya.
Kami itu pada dasarnya yang ada di koalisi pemerintahan itu sepakat, sepakat untuk saling menghormati meskipun ada kemungkinan ya pada finalnya, finalnya ini ya, paslon kami bisa jadi berbeda," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Arsul Sani menyatakan, pihaknya bakal tetap legawa atau menerima jika kader dari partainya tidak diusung sebagai calon wakil presiden ( Cawapres ) untuk Ganjar Pranowo.
Arsul menyebut, sikap legawa itu diambil karena menurut dia, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi PPP saat mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres).
"Lah kan apa konsekuensi dari kita mengusung seorang Capres," kata Arsul saat ditemui awak media usai acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Kata Arsul, nama Cawapres yang nantinya bakal diusung hasil kerja sama antara PDIP dengan PPP nanti masih belum dapat dipastikan.
Sebab, sosok yang bakal dijadikan Cawapres tidak harus keluar dari internal kedua partai tersebut.
Dirinya hanya memastikan, meski nantinya tidak ada nama kader dari PPP yang dijadikan Cawapres tidak merubah dukungan yang telah disampaikan untuk Ganjar Pranowo.
"Kan ada kemungkinan kan bisa dari internal bisa dari eksternal Ya kita harus siap dua-duanya," tutur dia.
"Itu yang sudah dibutuhkan dan keputusan itu kan tidak kita pikirkan untuk berubah," sambung Arsul.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu juga menilai dalam pengusungan nama Cawapres nantinya bukan hanya wewenang dari PPP dan PDIP sebagai pendukung, melainkan juga ada partai lain.
Oleh karenanya, mendengar aspirasi dan masukkan dari partai-partai pendukung Ganjar Pranowo nantinya akan diperhitungkan.
"Terkait dengan Pak Ganjar ada partai-partai lain semuanya kan harus bermusyawarah ya pada akhirnya kan agar seperti itu dan kata kuncinya memang musyawarah ya, untuk kita mufakat menyetujui satu nama," tukas Arsul.
Baca juga: Ganjar Pranowo Capres, PDIP Bulungan Yakin Raihan Suara Pileg Naik Signifikan
Diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, bakal berusaha maksimal untuk mendorong kadernya agar menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono usai Rapimnas PPP, di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).
Mardiono menjelaskan, usaha maksimal itu dapat dilakukan melalui komunikasi-komunikasi politik yang nantinya bakal dilakukan PPP.
"Berdasarkan mandat yang diberikan oleh forum Rapimnas 5, maka DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo," kata Mardiono, dikutip melalui siaran KompasTV, Rabu ini.
Mardiono menegaskan, keinginan menjadikan kader PPP bisa menjadi Cawapres mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu bukan harapan yang berlebihan.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi terjadi, mengingat sejarah PPP pernah mencatatkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia kesembilan, yang menjabat pada tahun 2001-2004 mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat Bapak Doktor Haji Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," ucapnya.
(*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
TikTok tribunkaltara.com
Follow Helo TribunKaltara.com
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PPP Sebut KIB Bakal Bubar Sendirinya Jika Berbeda Dukungan Capres, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/05/14/ppp-sebut-kib-bakal-bubar-sendirinya-jika-berbeda-dukungan-Capres?page=all.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Koalisi Indonesia Bersatu
KIB
Ganjar Pranowo
Pilpres
Partai Persatuan Pembangunan
PPP
Golkar
PAN
TribunKaltara.com
calon presiden
Capres
Gubernur Jawa Tengah
Cawapres
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.