Gedung Graha Pemuda Dijadikan Gudang Logistik Pemilu 2024, Begini Alasan KPU Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Persiapan pengadaan logistik oleh KPU Tarakan saat ini masih berproses. Biasanya setelah penetapan DPT, selanjutnya akan masuk pada persiapan pembahasan dan pengadaan logistik termasuk sistem pendistribusian.

Ini disampaikan Ketua KPU Tarakan, Nasruddin kepada awak media. Ia membeberkan dasar dalam menentukan kebutuhan logistic adalah jumlah DPT.

Pelaksanaan pembahasan persiapan logistik dibahas dalam rakor. Biasanya proses awal logistic adalah pemetaan terutama berkaitan dengan kebutuhan dan paling urgen adalah kebutuhan gudang logistik.

“Kami koordinasi dengan pemerintah kota, sudah meminjam gudang dan kami dipinjamkan Gedung Graha Pemuda untuk kami jadikan sebagai gudang logistic untuk pemilu tahun 2022. Kami sudah survei dan itu layak untuk kemudian digunakan sebagai pusat pengelolaan sampai dengan pendistribusian logistic untuk pemilu 2024,” papar Nasruddin.

Baca juga: KPU Nunukan Akui Kondisi Geografis Wilayah Masih jadi Atensi Dalam Pendistribusian Logistik Pemilu

Nasruddin melanjutkan, kualitas bahan kotak suara lanjutnya, masih sama dengan sebelumnya menggunakan karton duplek kedap air.

“Sama seperti dulu cuma memang saya dapat informasi dari beberapa teman-teman yang sudah ikut pleno bahwa kualitasnya akan diperbaiki daripada sebelumnya,” jelas Nasruddin.

Alasannya ada dilakukan perbaikan agar lebih kuat sehingga ada peningkatan kualitas. Meski pada kotak suara sebelumnya tidak ada permasalahan.

“Cuma memang mungkin supaya semakin bagus kualitasnya dan bahannya kurang lebih sama. Bisa saja dari ketebalan dan kualitas bahannya,” terang Nasruddin.

Selanjutnya di tahapan berikutnya pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak pengadaan terutam berkaitan dengan jumlah. Untuk logistic ada logistik utama dan logistic pendukung. Untuk logistic utama ada dua item pertama, kotak suara dan surat suara segel dan seterusnya.

Baca juga: Logistik Pemilu 2024 Berbasis Tempat Pemungutan Suara Ditambah 2 Persen, KPU Nunukan Beri Penjelasan

“Kalau pendukungnya mungkin bisa kita kalkulasi. Surat suaranya kan tidak mungkin kami cetak sebelum penetapan DCT-nya. Surat suaranya sendiri, setelah DCT baru cetak surat suara. Untuk kebutuhan lainnya bisa dilakukan sekarang,” papar Nasruddin.

Mulai dari pengadaannya dan sama dengan sebelumnya melalui E-Katalog. Akan disesuaikan dengan jumlah TPS 682. “Sudah ditetapkan 20 kelurahan dari 4 kecamatan. Dalam satu TPS, menyesuaikan jumlah dapil. Tarakan ada lima kotak suara karena ada lima surat suara. Yang berbeda di DKI saja,” jelasnya.

Lima surat suara itu pertama ada Pemilihan Presiden, kedua pemilihan DPD RI, kemudian pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk surat suara sendiri lanjutnya dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023, ada diatur surat suara khusus disebutkan untuk disabilitas, tunanetra dibuatkan surat suara dengan huruf braille.

“Khusus penyandang disabilitas dan tunanetra. Setiap TPS ada disiapkan,” jelasnya.

Selanjutnya berbicara kembali mengenai kotak suara dan surat suara dalam rangka menjangkau ke Pulau Sadau, pulau terluarnya Tarakan yang masih bagian dari wilayah Kota Tarakan, nanti akan didistribusikan biasanya di H-1.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak transportasi, melalui DIshub untuk kemudian dilakukan peminjaman misalnya perahu atau speedboat untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Sadau.

“TPS di sana hanya satu. Ada lima kotak suara dibawa ke sana. Yang paling jauh Pulau Sadau, sebetulnya banyak juga yang jauh tapi bisa diakses karena satu daratan, ke Binalatung ujung kan jauh juga. Target pendistribusian kami lihat H-1. Kalau tanggal 14 Februari pemilihan berarti tanggal 13 Februari pendistribusian,” jelasnya.

Dalam proses pendistribusian dikawal langsung dengan aparat dan berkoordinasi dengan TNI Polri dalam hal pengamanan dari awal pendistribusian sampai kembali ke Tarakan.

(*)

Penulis: Andi Pausiah