Mata Lokal Memilih
Hari Ini PDIP Umumkan Sanksi Budiman, Buntut Dukungan pada Prabowo: Saya Sangat Sedih jika Dipecat!
PDI Perjuangan ( PDIP ) akan mengambil sikap memberikan sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko, kadernya yang memberikan dukungan pada Prabowo Subianto.
TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - PDI Perjuangan ( PDIP ) akan mengambil sikap memberikan sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko, kadernya yang memberikan dukungan pada Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Balikpapan menyatakan, akan ada sanksi tegas terhadap Budiman Sudjatmiko atas tindakannya tersebut.
Pemberian sanksi Ini sebagai respons terhadap deklarasi dukungan Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Pengumuman sanksi akan disampaikan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers pada Senin (21/8/2023) hari ini.
Menurutnya, partai tidak akan mentolerir tindakan indisipliner kader-kadernya.
“Kami akan mengambil tindakan tegas," ujarnya saat ditemui di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Minggu (20/8/2023).
Baca juga: Hasto Gerah dengan Manuver Budiman dukung Prabowo, Sebut Eks Aktivis 1998 Tak Punya Tempat di PDIP
Terlepas dari kontroversi ini, Hasto Kristiyanto meyakini tindakan Budiman Sudjatmiko dan Prabowo di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (18/8/2023) lalu justru akan meningkatkan solidaritas kader PDIP.
Dia menyatakan, tindakan semacam ini akan memperkuat semangat kader PDIP.
Hasto Kristiyanto juga mencatat upaya politik divide et impera yang dilakukan oleh pihak lain sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan diri mereka.
"Meskipun sebelumnya mereka telah melakukan serangan terhadap Ganjar Pranowo," tegasnya.
Dia percaya bahwa langkah-langkah ini akan menghasilkan energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDIP.
Hasto Kristiyanto mengklaim apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDIP.
Baca juga: Budiman Dukung Prabowo, Hasto Sebut Devide Et Impera, Yakin Kader PDIP Solid Menangkan Ganjar
Apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. “Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDIP," kata dia.
Di sisi lain, Budiman Sudjatmiko berharap dirinya tak dipecat usai menyatakan dukungannya kepada Prabowo.
Dia mengaku akan sangat sedih jika harus keluar dari partai yang ia dukung sejak masih belia.
"Saya tahu bahwa itu (sanksi pemecatan) sangat menyedihkan untuk saya. Saya bayangkan saja saya bisa berkaca-kaca," kata dia, Sabtu (19/8).
Budiman Sudjatmiko menyebut dukungannya terhadap PDIP sudah sangat lama. Bahkan sejak pertama kali PDIP melakukan kampanye, tepatnya sejak kelas 6 SD.
"Bagi saya PDIP bahkan sejak nama PDI itu parpol, (saya) suka. Saya dukung sejak kampanyenya, sejak kelas 6 SD.
Dan jika ada sanksi buat saya itu secara personal itu emosional itu mengganggu saya," ujarnya.
Baca juga: Respon Adian Napitupulu Soal Hashim Djojohadikusumo Sebut Budiman dan Prabowo Bakal Satu Panggung
Meski begitu, politikus PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan pada petinggi partainya.
Dia menegaskan akan tetap selalu memegang teguh jiwa nasionalis Soekarno.
"Seandainya saya secara administratif dicabut keanggotaan saya, tentu saya sangat sedih.
Tapi yakinlah yang tercabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader.
Nasionalis Soekarno, tapi saya sendiri tentu tetap ada," tuturnya.
Lebih lanjut Budiman Sudjatmiko berharap dukungannya terhadap Prabowo dapat menjadi pertimbangan partai. Dia juga menilai perlu adanya diskusi terhadap sikapnya.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Temui Prabowo, Gerindra Siap Tampung? Ini Kata Waketum Ferry Juliantono
"Jika memang ada sanksi untuk saya, saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi, apakah argumen-argumentasi saya benar," ucapnya.
Budiman Sudjatmiko berharap PDIP dan Gerindra mau berkoalisi.
Menurutnya, hal itu akan sangat strategis untuk Pilpres 2024.
"Jika kemudian membuat partai bisa memutuskan bahwa kita harus katakanlah beraliansi secara strategis dengan Gerindra misalnya gitu ya," katanya. (zyn/tribun network/yud/rhm/dod)
Baca juga berita menarik Tribun Kaltara di Google News
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.