5 Fraksi DPRD Nunukan Soroti Ranperda Perubahan APBD 2023 yang Naik 7,96 Persen

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kenaikan anggaran perubahan APBD 2023 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Nunukan.

Hal itu disampaikan oleh lima fraksi DPRD Nunukan dalam rapat Paripurna pada Senin (28/08/2023).

Diketahui ada kenaikan anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1.486.431.829.763 menjadi Rp1.604.685.252.465 atau naik 7,96 persen.

Jubir Fraksi Hanura, Ahmad Triady mengatakan fraksinya menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Kendati begitu, Ahmad Triady berharap Pemkab Nunukan memperhatikan skala prioritas dalam pembelanjaan anggaran.

"Harus ada skala prioritas. Misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penanggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain," kata Ahmad Triady kepada TribunKaltara.com, sore.

Baca juga: Pemkab Nunukan Beri Tanggapan Terhadap Sejumlah Pertanyaan 5 Fraksi di DPRD terkait Perubahan APBD

Berikutnya Jubir Fraksi Demokrat, Darmawansyah menyarankan kepada Pemkab Nunukan agar fokus APBD perubahan tahun ini diarahkan pada sektor riil dan pelayanan publik.

Ia mencontohkan sektor riil seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sarana dan prasarana jalan.

Selain itu, Darmawansyah juga menyarankan agar beban Kabupaten Nunukan terkait penyelenggaraan Pemilu dicicil melalui APBD perubahan agar tidak membebani APBD tahun 2024.

"Fokusnya harus pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari ideal," ucap Darmawansyah.

Sementara itu, Jubir Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Andi Mutamir menuturkan bahwa anggaran perubahan harus menyesuaikan pada program dan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.

Termasuk penyesuaian dana perimbangan, dan bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023.

"Selain itu harus ada penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib, mengikat, dan mendesak. Sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait dan target pembangunan tahun 2023 bisa terealisasi," ujar Andi Mutamir.

Pada APBD perubahan 2023, Fraksi GKP berharap Pemkab Nunukan dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif selama tiga bulan saja.

Sehingga hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor yang menjadi unggulan daerah.