Punya Data Intelijen Parpol Jelang Pilpres, Jokowi Dikritik Partainya Sendiri, Tak Akur dengan PDIP?

TRIBUNKALTARA.COM - Hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP seakan retak karena pernyataannya soal data intelijen parpol di hadapan relawan.

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi meminta pendukungnya yakni kelompok relawan untuk tak terburu-buru memilih Capres Cawapres.

Karena menurut Presiden Jokowi dirinya telah memegang data intelijen soal arah dukungan parpol.

Kata dia informasi intelijen itu didapatkannya karena dirinya adalah kepala pemerintahan dan kepala negara.

Data intelijen itulah yang membuatnya meminta para pendukungnya untuk tak terburu-buru memilih sosok Capres dan Cawapres.

Baca juga: Dulu Dukung Anies Baswedan, Kini Demokrat Merapat ke Prabowo Jelang Pilpres, Respons Elite Nasdem?

Hal itu disampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) kemarin.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Presiden Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu BIN maupun TNI, Polri.

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Merespons hal tersebut, elite PDIP justru mengkritik pernyataan kadernya itu.

Menurut elite PDIP, parpol bukanlah objek intelijen dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah parpol juga bukan musuh negara sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik.

Baca juga: Demokrat Resmi Dukung Prabowo di Pilpres, PKS dan PKB Tak Galau Malah Ucapkan Ini

"Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," kata Said Abdullah, Senin (18/9/2023) dikutip Tribunnews.com

"Kan parpol bukan obyek intelijen, dia adalah pilar demokrasi, kalau parpol dikerdilkan, dilemahkan, saya pikir itu bukan karakter presiden kita," katanya