Punya Data Intelijen Parpol Jelang Pilpres, Jokowi Dikritik Partainya Sendiri, Tak Akur dengan PDIP?

Lebih lanjut, Said memahami bahwa Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Meski begitu, partainya tetap bakal melakukan kritik jika memang tindakan Presiden Jokowi dinilai salah.

"Presiden kita itu Bapak Jokowi itu kader PDIP, kita mendukung penuh, tapi dukungan kita itu kritis konstruktif. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, kami akan ingatkan," jelasnya.

Walau demikian, Said Abdullah meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalagunakan informasi intelijen tersebut sebagai alat bagi kepentingan pribadinya.

"Saya tidak punya kekhawatiran bapak presiden akan mempergunakan itu sebagai alat bagi kepentingan beliau. Jauh lah dari itu," tuturnya.

Jika partainya sendiri mengkritik lain halnya dengan parpol pengusung Capres Prabowo Subianto yakni Gerindra.

Gerindra justru terlihat memahami maksud Presiden Jokowi dan membela pernyataan mantan rival Prabowo Subianto itu.

Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepemilikan data intelijen yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah hal wajar.

"Saya pikir tidak perlu diributkan karena data intelijen yang diterima oleh Presiden sebagai user itu tentang misalnya parpol itu salah satu yang dia punya," kata Sufmi Dasco Ahmad, Senin (18/9/2023).

"Pokoknya lembaga lembaga intelijen tentunya Pak Jokowi mendapatkan masukan sebagai user data data intelijen," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa data intelijen itu bukan hanya tentang politik. Akan tetapi, berbagai hal yang dimulai dari ekonomi hinggq budaya yang diperlukan seorang Presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia pun meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalahgunakan data intelijen tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," jelasnya.