MK Disebut Mahkamah Keluarga, Gibran Tanggapi Santai, Ponakan Anwar Usman: Biar Warga Menilai

TRIBUNKALTARA.COM - Jelang putusan MK soal gugatan usia minimal Capres Cawapres, warganet singgung Mahkamah Keluarga, Gibran Rakabuming tanggapi santai

Menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU, nama putra Presiden Jokowi didorong untuk Pilpres.

Diketahui saat ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming disebut berpeluang mendampingi Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.

Namun hal itu masih terhalang oleh regulasi dan masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal putusan terkait gugatan usia minimal Capres dan Cawapres.

Sejumlah pihak seperti Warganet pun menyindir MK seperti Mahkamah Keluarga jika memberikan putusan yang menguntungkan posisi Gibran Rakabuming.

Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi.

Artinya masih memiliki jalur kerabat dengan Gibran Rakabuming yang merupakan keponakan.

Merespons sindiran Warganet itu, Gibran Rakabuming menanggapinya dengan santai.

Menurutnya publik boleh saja menilai hal seperti itu.

Sebab dirinya bukan termasuk penggugat batas usia minimal Capres dan Cawapres ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau itu biar warga yang menilai," kata Gibran Rakabuming, Kamis (12/10/2023) dikutip Tribunnews.com

Bagi Putra Sulung Presiden Jokowi itu, sindiran Mahkamah Keluarga adalah masukan dari masyarakat.

"Monggo kalau itu kan masukan dan penilaian dari warga. Tidak tersinggung," sambungnya.

Gibran juga tidak mau memberikan tanggapannya terhadap gugatan batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI.

"Itu monggo, para-para penggugat yang ditanya. Jangan ditanya ke saya, tanya penggugatnya," urai Gibran.

Terkait dengan ambisi di dunia politik, Gibran menyebut dirinya tidak memiliki ambisi apapun meski banyak gelombang dukungan yang memintanya menjadi mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Kalau saya mengalir saja," tuturnya.

Analisa Pengamat Politik

Pengamat politik ragu Gibran Rakabuming akan menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto, singgung Presiden Jokowi dan PDIP.

Peluang Gibran Rakabuming maju di Pilpres masih terhalang dengan aturan UU Pemilu.

Diketahui Gibran Rakabuming tak bisa ikut Pilpres karena belum cukup umur.

Di mana syarat menjadi Capres dan Cawapres adalah berumur 40 tahun.

Adapun Gibran Rakabuming saat ini masih berusia 35 tahun.

Sementara itu Mahkamah Konstitusi baru akan melakukan sidang gugatan usia minimal Capres dan Cawapres pada 16 Oktober mendatang.

Peluang Gibran Rakabuming maju di Pilpres tetap terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan.

Walau terbuka pengamat politik tak yakin Gibran Rakabuming akan maju di Pilpres dan menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto.

Sebab menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat sejumlah faktor penghambat.

Mulai dari posisi sang ayah yakni Presiden Jokowi hingga status Gibran Rakabuming yang saat ini masih kader PDIP.

Jika pada akhirnya pria berusia 36 tahun tersebut menyebrang ke kubu Prabowo, itu bisa membuat hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memanas.

Baca juga: Gibran Menguat jadi Cawapres Prabowo, Hasto Buka Suara, Singgung Komitmen Kader PDIP

"Saya sendiri ragu. Meskipun MK mengabulkan, saya punya argumen belum tentu serta merta Gibran menjadi cawapres. Tergantung oleh dua hal," kata Burhanuddin Muhtadi dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jika gugatan soal batas usia minimal cawapres dikabulkan MK, beredar kabar bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan diusulkan menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto.

"Satu, apakah Presiden Jokowi mengizinkan anaknya maju sebagai cawapres Pak Prabowo atau tidak? Karena kalau misalnya Pak Jokowi mengizinkan, itu artinya ada konfrontasi terbuka dengan PDIP. Dan menurut saya, Pak Jokowi pasti memperhitungkan."

"Yang kedua adalah, apakah Gibran ini menjadi electoral liability atau electoral asset buat Pak Prabowo. Dan dua hal ini tak mudah diputuskan meskipun secara konstitusional, MK mengabulkan uji materi," terangnya.

Mengenai electoral liability, Burhanuddin menyebut potensi itu ada sebab diskusi soal politik dinasti akan ramai dibicarakan.

Menurutnya, isu tersebut bisa mengurangi elektabilitas Prabowo. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi di mana kehadiran Gibran berpotensi menambah suara baru bagi pria berusia 71 tahun itu.

Baca juga: Prabowo Blak-blakan Soal Nasib Gibran, Sebut Putra Jokowi Masuk Opsi Cawapres Jika MK Lakukan Ini

"Apakah Gibran maju ini, Pak Prabowo dan Gibran menjadi winning ticket atau losing ticket. Karena itu politik dinasti akan ramai dibicarakan, itu akan mengurangi elektabilitas Pak Prabowo. Itu kalau asumsinya ternyata electoral liability," ujarnya.

"Tapi bisa terjadi sebaliknya, dia bisa menjadi electoral asset. Dia bisa membawa suara baru, terutama dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu akan menggerus suara Ganjar," tegas Burhanuddin.

Untuk mencari jawaban mengenai permasalahan itu, Burhanuddin mengatakan perlu ada pembuktian secara empirik.

Nantinya, bukti mana yang lebih kuat, electoral liability atau electoral asset, itulah yang akan memengaruhi keputusan soal apakah Gibran jadi diajukan sebagai cawapres atau tidak.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Warganet Sindir MK Jadi Mahkamah Keluarga, Begini Tanggapan Gibran, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/12/warganet-sindir-mk-jadi-mahkamah-keluarga-begini-tanggapan-gibran
Editor: Erik S