Nawawi Pomolango Nyesal Nonton Debat, KPK Bakal Undang Capres Paparkan Visi Pemberantasan Korupsi

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku menyesal menyaksikan debat Capres perdana, KPK pun berencana mengundang 3 Capres paparkan visi misi pemberantasan korupsi.

Pelaksanaan debat perdana Capres rampung dilaksanakan pada Selasa (12/12/2023) lalu.

Dalam debat yang dilaksanakan KPU itu ketiga Capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mengungkapkan visi misinya di bidang hukum.

Salah satunya mengenai visi misi pemberantasan korupsi serta peran KPK.

Hal itu disampaikan oleh masing-masing Capres sebab tema debat adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

Meski setiap Capres memaparkan visi misinya, namun ada yang kecewa bahkan menyesal mendengar pemaparan masing-masing Capres.

Adalah Ketua Sementara KPK yakni Nawawi Pomolango yang mengaku kecewa dengan visi misi yang disampaikan oleh Capres dalam debat perdana.

Sebab menurut Nawawi Pomolango tidak ada konsep kebaruan dalam strategi pemberantasan korupsi serta peran KPK di dalamnya.

Dilansir Tribunnews.com, Nawawi Pomolango bahkan mengaku menyesal harus menyaksikan debat Capres yang disebutnya bak debat kusir itu.

Baca juga: Debat Capres Perdana, Pengamat Sebut Prabowo Emosional Ditanya HAM dan Putusan MK, Ganjar Normatif

"Semalam saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, ke sana saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak ada yang bisa ditawarkan oleh beliau (para capres, red)," kata Nawawi Pomolango pada forum diskusi di acara Peringatan Hari Antikorupsi Seduni di Istora Senayan, Rabu (13/12/2023).

Menurut Nawawi Pomolango para capres hanya menyebut pemberantasan korupsi dengan menguatkan KPK. Namun tak dijelaskan lebih komprehensif caranya.

"Bahasanya ya hanya berantas korupsi gitu, menguatkan KPK. Tapi seperti apa (konsepnya) enggak ada juga. Saya jadi menyesal kenapa harus bermacet-macet semalam," kata dia.

Mantan hakim Pengadilan Tipikor itu tak menampik bahwa KPK saat ini berbeda dengan KPK sebelumnya. Revisi UU KPK dinilai berpengaruh besar.

Meski demikian, ia tetap meyakini masih tersisa integritas di antara pegawai KPK. Hal itu dinilainya menjadi modal yang sangat kuat.

"Kalau sisa optimisme yang tersisa yang saya katakan tadi integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," ujarnya.

Sebagai informasi, masing-masing Capres mengutarakan visi misinya dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ketua Umum NETFID Soroti Pembahasan Hukum dan HAM di Debat Pilpres Perdana yang Tidak Komprehensif

Capres Anies Baswedan misalnya, akan merevisi Undang-Undang KPK jika terpilih jadi presiden.

"Koruptor dijerakan dengan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan, dan hukumannya mengikuti pemiskinan," kata Anies.

"Kedua, tak kalah penting, Undang-Undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," kata capres nomor urut 1 itu.

Anies juga mengemukakan perlunya semacam hadiah untuk pihak-pihak yang membantu melakukan pelaporan suatu dugaan kasus korupsi. Soalnya, pihak yang melapor tersebut telah berpartisipasi dalam penegakan hukum.

"Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat," kata mantan Gubernur Jakarta itu.

Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi adalah memiskinkan para koruptor dan asetnya dirampas untuk negara. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan.

Selain itu, ia mengungkapkan rencananya memenjarakan koruptor di Nusakambangan. Hal lain yang ditekankannya untuk memberantas korupsi adalah pentingnya keteladanan dari pemimpin dan pejabat.

Pemimpin dan pejabat harus menunjukkan hidup sederhana dan menunjukkan integritas.

Meritokrasi di birokrasi juga harus dipastikan berlaku sehingga praktik jual beli jabatan yang selama ini masif terjadi di pemerintahan bisa dicegah.

Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sepakat bahwa KPK harus diperkuat.

Tak hanya KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengawas lain, seperti BPK, BPKP, dan inspektorat di semua instansi pemerintah, harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi.

Baca juga: Viral Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Ungkap Pernah Dimarahi Presiden Jokowi, Gegara Kasus Setya Novanto

Kini, pihak KPK pun berencana mengundang tiga Capres sekitaran awal atau pertengahan Januari 2024.

Dalam undangan itu KPK ingin memastikan komitmen Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Kami akan mengundang, kami akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Ghufron mengatakan, KPK ingin melihat perspektif tiga capres dalam upaya menumpas korupsi.

Namun, terang Ghufron, formatnya bukan debat, melainkan hanya menjelaskan visi-misi.

"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi," katanya.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango Menyesal Nonton Debat Kusir Capres, Kenapa?, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/12/14/ketua-kpk-sementara-nawawi-pomolango-menyesal-nonton-debat-kusir-capres-kenapa?page=all
Editor: Theresia Felisiani

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Bakal Undang Tiga Capres pada Januari 2024, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/12/14/kpk-bakal-undang-tiga-capres-pada-januari-2024
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani