Debat Cawapres Tema Ekonomi, Gibran Diuntungkan Pengalaman, Bagaimana Cak Imin dan Mahfud MD?

Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi.

Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.

"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.

"Selama formulasi upah nya masih pakai uu cipta kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.

Bhima pun menyebutkan harmonisasi kebijakan sebagai tantangan dalam upaya menggeber pertumbuhan ekonomi.

Tanpa adanya harmonisasi, kebijakan pemerintah akan terlihat saling bertolak belakang.

"Tantangannya adalah tidak adanya harmonisasi arah pembangunan ekonomi kedepan. PLTU batubara misalnya dibangun masif untuk hilirisasi industri. Sementara investasi ekonomi hijau juga mau masuk. Jadi saling bertabrakan, kontradiktif," ungkap dia.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program.

Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan.

Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.

"Jangan sampai komitmen pembangunannya membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat," ucap dia.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi