Debat Cawapres Tema Ekonomi, Gibran Diuntungkan Pengalaman, Bagaimana Cak Imin dan Mahfud MD?

TRIBUNKALTARA.COM - Latar belakang Gibran Rakabuming sebagai Walikota Solo dan pelaku usaha membuat Cawapres Prabowo Subianto diuntungkan dalam debat bertemakan ekonomi.

KPU bakal melaksanakan putaran kedua debat Pilpres yakni debat Cawapres.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, debat Cawapres akan dilaksanakan pada Jumat (22/12/2023) mendatang.

Dalam debat Cawapres, tema yang dipilih ialah ekonomi.

Secara lebih detail tema tersebut ialah ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan.

Kemudian pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Di antara tiga Cawapres yang bakal adu gagasan, yakni Cak Imin, Gibran Rakabuming, dan Mahfud, nama Cawapres Prabowo Subianto dinilai lebih unggul.

Baca juga: Bawaslu Sebut Mayor Teddy Ajudan Prabowo Tak Langgar Aturan, Serahkan Keputusan ke Mabes TNI

Dengan alasan Gibran Rakabuming memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yakni Walikota Solo yang salah satunya bertugas mengelola APBD serta infrastruktur dan perkotaan.

Sementara dua Cawapres lainnya yakni Cak Imin dan Mahfud MD tak memiliki latar belakang sebagai kepala daerah.

Namun baik Cak Imin dan Mahfud MD memiliki pengalaman sebagai DPR di mana salah satu fungsinya ialah penganggaran atau budgeting.

Dari sisi latar belakang pendidikan, tidak ada Cawapres yang memiliki latar belakang ekonomi.

Hanya saja Gibran Rakabuming adalah pelaku ekonomi saat masih menjalankan bisnis catering dan makanan.

Dilansir Tribunnews.com, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan perlunya mendapatkan pemahaman dari ketiga Cawapres soal arah ekonomi Indonesia yang nantinya akan diterapkan saat menjabat.

"Hanya cawapres nomor urut dua yang menjadi penguasa atau praktisi bisnis, dan juga berpengalaman sebagai kepala daerah," terang Defiyan, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Polemik Mayor Teddy Ajudan Pribadi Prabowo Langgar Aturan Pemilu, Kapuspen TNI Sampai Buka Suara

Dia berpendapat, untuk mengetahui cara pandang ketiga cawapres pada tema ekonomi, maka yang perlu digali adalah tawaran sistem ekonomi seperti apa yang akan diusung ke depan sebagai antitesa dari arus utama ekonomi dunia saat ini.

"Perlu digali ke arah manakah perekonomian Indonesia melangkah 5-10 tahun ke depan agar mampu mencapai sasaran Indonesia Emas 2045. Produk undang-undang apa saja yang akan diperbaiki sehingga capaian pertumbuhan ekonomi secara periodik mampu menghasilkan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Defiyan menambahkan, tema sentral ekonomi kerakyatan juga harus membedah ekonomi dalam perspektif membangun sebuah sistem berbangsa dan bernegara mengacu pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan.

Kapasitas ketiga cawapres dalam kaitan pengelolaan ekonomi Indonesia harus berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945.

"Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab serta disampaikan dengan data dan informasi valid-faktual oleh ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut," imbuh dia.

Ia menilai format debat Capres dan Cawapres Pertama tidak memiliki kadar ilmiah, obyektif dan faktual, tetapi lebih ke arah saling serang pribadi yang tak mendidik dan mencerahkan publik.

"Perlu kiranya KPU segera mengubah format debat yang lebih bernilai untuk masa depan bangsa dan negara, khususnya dalam tema ekonomi," paparnya.

Terpisah, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah hal yang mesti dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Baca juga: Inilah Nama-nama Panelis dan Moderator Debat Cawapres Perdana Terpilih, Tiga Kandidat Nyatakan Siap

Satu di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sektor pendorong ekonomi.

"Pertumbuhan penting tapi pemerataan sama pentingnya," ungkap Bhima, Selasa (19/12/2023).

Dia menjelaskan, ada banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat digarap untuk mengerek pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Sebut saja pengoptimalan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.

"Pertumbuhan bisa didorong dari motor ekonomi hijau dan ekonomi biru serta ekonomi digital," jelas dia.

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya disandarkan sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Sebab, lanjutnya, eksploitasi SDA yang berlebihan malah dapat berdampak pada terganggunya sektor ekonomi yang lain.

"Jangan hanya eksploitasi SDA dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek," tegas Bhima.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mulai meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi.

Hal tersebut dapat ditempuh dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah laik bagi pekerja.

"Pemanfaatan bonus demografi juga mendesak dengan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dengan upah lebih baik," jelas dia.

"Selama formulasi upah nya masih pakai uu cipta kerja maka sulit mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara konsumsi rumah tangga porsinya cukup besar ke PDB," imbuh dia.

Bhima pun menyebutkan harmonisasi kebijakan sebagai tantangan dalam upaya menggeber pertumbuhan ekonomi.

Tanpa adanya harmonisasi, kebijakan pemerintah akan terlihat saling bertolak belakang.

"Tantangannya adalah tidak adanya harmonisasi arah pembangunan ekonomi kedepan. PLTU batubara misalnya dibangun masif untuk hilirisasi industri. Sementara investasi ekonomi hijau juga mau masuk. Jadi saling bertabrakan, kontradiktif," ungkap dia.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mencanangkan program.

Lebih dari itu, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan program yang sudah diterapkan.

Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu akan membingungkan investor, dunia usaha, dan publik.

"Jangan sampai komitmen pembangunannya membingungkan investor, pengusaha dan masyarakat," ucap dia.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jelang Debat Cawapres, Pengamat Bicara Pertumbuhan Ekonomi, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/12/19/jelang-debat-cawapres-pengamat-bicara-pertumbuhan-ekonomi?page=all.
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ujian Cawapres Tanpa Latar Belakang Ekonomi di Debat Kedua Versi Ekonom, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/12/19/ujian-cawapres-tanpa-latar-belakang-ekonomi-di-debat-kedua-versi-ekonom?page=all.
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha