Warga Nunukan Akui Terima Amplop Berisi Rp600 Ribu sampai Rp 1 Juta Jelang Pemilu 2024

"Dua orang pria yang antar amplop itu teman saya. Awal Desember dua teman saya ke rumah minta kumpul fotokopi KTP orang rumah. Katanya mau terima 'serangan fajar'. Jadi saya suruh anak saya pergi fotokopi KTP kami lima orang dalam rumah," tuturnya.

Baca juga: Mayoritas Perempuan Akui Terima Uang dari Caleg Pemilu 2019, Bawaslu Bulungan: Tolak Politik Uang!  

Lebih lanjut ,wanita yang enggan disebut namanya itu menyampaikan bahwa dirinya tak begitu mengenal dua caleg yang diarahkan untuk dipilih pada hari pencoblosan 14 Februari 2024.

"Yang penting ada uangnya saja itulah dipilih. Karena kalau jadi anggota DPRD nanti belum tentu orang seperti kami dilihat. Lagian kami tidak minta uangnya, timnya yang datang ke rumah minta fotokopi KTP. Lalu kami diantarkan uang," ungkapnya.

Pengakuan menerima amplop putih berisi uang disertai bujukan untuk memilih caleg DPRD Nunukan Dapil II dan caleg Provinsi Kaltara Dapi l Nunukan, juga diungkap seorang pria yang berdomisili di Kecamatan Nunukan Selatan.

Pria yang kesehariannya bekerja mengikat rumput laut menyebut dirinya diberikan amplop putih berisi uang sebesar Rp400 ribu dari temannya.

"Teman saya itu ke rumah antar amplop putih malam-malam. Katanya jangan lupa coblos caleg ini nanti. Dia sempat bilang juga jelang beberapa hari pemilihan ada juga 'serangan fajar' dari caleg DPRD Provinsi," ujar pria yang enggan disebut namanya.

Lanjut pria tersebut,"Kami ada empat orang dalam rumah ini. Bukan kami saja dibagi amplop, tapi tetangga-tetangga saya yang ikut kumpul fotokopi KTP tahun lalu juga diberikan," ucapnya menambahkan.

Reaksi Bawaslu Nunukan

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan segera mendalami adanya informasi masyarakat terkait modus politik uang jelang Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran berharap peran masyarakat turut aktif dalam menjaga integritas Pemilu dengan zero politik uang.

"Kami sedang mendalami informasi dari masyarakat terkait modus politik uang pada hari H (pencoblosan). Harapannya makin banyak informasi kami dapatkan, makin mudah dalam pengawasan dan penindakannya," kata Mochammad Yusran kepada TribunKaltara.com, Jumat (05/01/2024), sore.

Yusran mengungkapkan, tidak mudah mewujudkan pemilu bebas dari praktik money politic, namun hal itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu RI Sebut e-Wallet jadi Sarana Baru Praktik Money Politic di Indonesia

"Setidaknya terus konsisten suarakan dan ingatkan khalayak umum bahwa politik uang itu adalah kejahatan. Jika kita berhenti suarakan itu maka bisa saja politik uang itu dianggap satu kewajaran kelak," ucapnya.

Ia menilai, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah tradisi.

Oleh sebab itu, ia menganggap sangat berbahaya jika politik uang mulai dianggap wajar oleh masyarakat.