Soal Politik Uang, Begini Reaksi dan Cara Caleg Tarakan Lepas dari Budaya Curang di Pemilu

Menurut Uriyanto, perlu waktu dan juga masyarakat butuh pendidikan politik.

"Kita tak menampik, dua belah pihak berkepentingan, masyarakat dan caleg. Satu sisi, yang bersangkutan berani siapkan dana, nah, sekarang siapa yang berani menolak uang. Sehingga menurut saya harus dihentikan sistem tersebut. Ini tidak mendidik.

Seharusnya yang kita lakukan adalah sebenarnya konsentrasi ke apa yang dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

Ia mengakui selama melakukan silaturahmi, banyak persoalan didapatkan di lapangan.

Baca juga: Warga Nunukan Akui Terima Amplop Berisi Rp600 Ribu sampai Rp 1 Juta Jelang Pemilu 2024

Mengambil contoh dari sisi lingkungan petambak. Petambak berharap harga udang bisa terjangkau. Salah satunya, sentuhan pemerintah harus ada, bagaimana pembinaan, pembimbingan secara langsung.

"Rumput laut juga demikian, banyak pemerintah bisa hadir di tengah mereka. Apalagi sektor laut, ikan rumput laut di Tarakan bisa berpotensi ekonomi. Kalau pendampingan maksimal diberikan tentu bisa mengatasi persoalan," katanya.

Kemudian dari sisi seni budaya, Uriyanto menilai perlu mengangkat wajah Tarakan melalui even. Seperti kolaborasi seni budaya Jawa kolaborasi reog dan kuda lumping dikaitkan hari jadi Kaltara.

Menurut Uriyanto, efek kegiatan tersebut akan memberikan dampak pendidik seni budaya berkesinambungan. Begitu juga pencak silat, bisa potensi digelar even nasional skalanya atau internasional.

"Manakala perhelatan kompetisi rutin diadakan, pembinaan atlet diadakan mungkin bukan pencak silat saja tapi juga bulu tangkis mungki, tenis meja, catur, ini bisa berdampak luas, ke UMKM juga," ucapnya.

Sehingga lanjutnya, pendidikan politik menjadi dasar masyarakat agar bisa perlahan menghilangkan money politic. Masyarakat harus dicerdaskan. Masyarakat cerdas mencari calon pemimpin berkualitas, jujur, bisa mengamati banyak skala politisi dadakan.

"Harus bisa memberikan konsep bukan menciptakan situasi mengharap. Yang dibutuhkan kontribusi pemikiran calon, silakan jual konsep," tegas pria yang sejak 1998 lalu pernah menjabat sekjen di salah satu parpol sebelum bergabung ke Gelora.

Hal sama disampaikan Hanip Matiksan, salah seorang caleg DPRD Tarakan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seperti termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam salah satu pasalnya tertuang juga terkait larangan money politic.

"Jadi tergantung dari peserta pemilunya. Masih mau terima atau tidak. Walaupun saya ada uang dan tidak ada uang, saya tidak akan lakukan. Dalam konsep saya sendiri, melakukan silaturahmi ke rumah membawa kartu nama dan kalender selama masa kampanye," kata Hanip.

Ia berharap semua caleg memiliki cara berpikir yang sama untuk tidak melakukan politik uang. Cara tersebut perlahan bisa menghilangkan money politic dalam Pemilu.