Uang Transportasi Petugas KPPS Sesuai Perjalanan Dinas Daerah, Segini Besarannya 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Viral konten petugas KPPS unboxing atau mereview apa saja yang didapatkan usai ikut melakukan pelantikan di media sosial termasuk honor uang transportasi, turut ditanggapi pihak KPU Tarakan.

Melalui Herry Fitrian Armandita, Anggota KPU Tarakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Tarakan mengungkapkan bahwa memang sedang hangat dan viral petugas KPPS memposting kegiatan ada yang tujuannya lucu-lucuan ada juga yang terkesan negaif.

“Memang kan sedang viral-viralnya di medsos untuk KPPS. Terutama di TikTok dan Instagram. Memang ada sebagian lucu-lucuan ada juga sebagian yang kesannya negatif terkait honor atau uang transport diberikan,” beber Herry Fitrian Armandita.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha memberikan terbaik untuk petugas, baik PPK, PPS dan KPPS dimana KPPS sudah dilantik per 25 Januari 2024 kemarin.

Baca juga: Jumlah KPPS Malinau 1.974 Orang, Tiap TPS Dijatah 7 Petugas yang Miliki Tugas Masing-masing 

“Sesuai ketentuan lanjutnya, apabila orang-orang yang memiliki jabatan, entah itu anggota KPU, entah dia itu sebagai PPK di kecamatan, PPS di tingkat TPS itu kan sudah ada haknya ya di situ,” terangnya.

Adapun misalnya saat pelantikan KPPS, paling lama wajib dua jam oleh petugas KPPS datang. Sehingga untuk pelantikan tidak diberikan uang transportasi.

“Karena hanya dua jam. Sedangkan kalau bimtek diberikan. Besar Rp150 ribu sesuai standar perjalanan dinas dalam kota uang trasport. Karena kenapa mereka dikasih, karena mereka ikut bimtek, minimal 8 jam dari pagi sampai malam bahkan mengikuti proses pembelajaran dan tidak hanya uang trapsort. Kita juga berikan uang konsumsi yang layak untuk mereka,” ungkap bebernya.

Ia menjelaskan lagi bahwa untuk snack yang didapatkan juga sangat layak sekali. Isi snack yang disiapkan menurutnya layak ada teh kotak, kue, makanan sesuai standar.

“Kemarin saya ikut makan dan sangat memuaskan pelayanannya. Jadi tidak seperti di luar-luar itu. Mungkin hanya oknum saja. Dan mungkin juga terlalu banyak,” ujarnya.

Baca juga: Biar Paham Proses Pemungutan Suara hingga Rekapitulasi di TPS, Petugas KPPS Diberi Bimtek 

Di Tarakan ada 4.774 petugas KPPS, berbeda dengan di Pulau Jawa, ai merincikan dalam satu kabupaten saja bahkan ada yang sampai 50.000 petugas KPPS-nya.

“Bisa dibayangkan mengurus 50.000 ini beda dengan kami 4.774 KPPS. Mungkin ada kesalahan teknis saja. Yang jells Tarakan sejauh ini pantauan aman dan tidak ada gejolak terjadi. Kita tahu kondisi masyarakatnya sangat luar biasa antusias ketika tahun politik menjadi petugas KPPS juga merupakan suatu kebanggaan bagi mereka,” terangnya.

Kemudian lanjutnya, untuk uang trasportasi, ada yang langsung diberikan ada yang tidak. Karena berproses dan semua anggaran digunakan adalah anggaran negara.

“Kalau uang negara, ada proses birokrasi yang harus dilaksanakan. Misalnya ada kegiatan ini harus dilaksanakan baru kita bisa buat laporan dan kami ajukan ke KPPN sebagai bendahara, baru bisa dicairkan, intinya berproses,” tegasnya.

Ia menambahkan, misalnya sudah cair uangnya nanti akan diberikan. Karena kemungkinan ada perbedaan, bisa saja lanjutnya yang sudah diberikan lebih duluan adalah karena ada cadangan dana.

“Ada juga mungkin beda-beda ada uang cadagannya bisa diberikan ada juga menunggu pertanggungjawaban harus selesai dulu baru bisa dicairkan. Karena memang pengolahan uang negara tidak mudah. Kita lembaga negara butuh uang ajukan dulu, kegiatan dilaksnakan baru dikasih,” ujarnya.