Pilkada Kaltim 2024 Mulai Menghangat, PDIP dan PKB Menjaring Bakal Calon, Berpeluang Koalisi?

Tentunya instruksi tersebut disambut baik oleh DPC PDIP Kutim, yang akan ditindaklanjuti melalui rapat.

"Kami tindaklanjuti dengan rapat bersama Ketua DPC PDIP Kutim untuk membentuk Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kutim 2024," ujar Ketua Tim Penjaringan PDIP Kutim, Faizal Rachman, Minggu (31/3).

PKB Kaltim Siap

Sementara itu, DPW PKB Kalimantan Timur juga mengumumkan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah.

PKB juga menunjuk tim yang khusus untuk menangani Pilkada 2024 yang rencananya akan digelar November mendatang.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin menunjuk H. Alif Ndasi sebagai Ketua Desk Pilkada partainya.

"PKB Kaltim menyikapi Pilkada serentak 2024, baik Pilgub dan Pemilihan Bupati/Wali Kota. Kami membentuk tim desk pilkada yang khsusus menangani ini," tegasnya, Minggu (31/3).

Baca juga: Golkar Usung Rudy Masud Maju sebagai Bacagub di Pilgub Kaltim 2024, Sudah Ada Surat dari Airlangga

Udin, sapaan akrabnya juga menambahkan, bahwa syarat tertentu untuk bakal calon Kepala Daerah yang akan didukung partainya tentu harus berkesesuaian dengan arah perjuangan PKB.

"Kalau syarat, sepanjang punya platform yang sama dengan PKB, misi perjuangan yamg sama, Insyaallah itu yang akan kita usung, jangan sampai berseberangan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada PKB Kaltim, Alif Ndasi menjelaskan tahapan Pilkada Kaltim 2024 mendatang pihaknya mulai membuka pendaftaran pada 1 hingga 20 Mei 2024.

Ada beberapa tahapan sebelum PKB memberikan mandat serta dukungannya ke bakal calon Kepala Daerah.

"Bulan Juni ada musyawarah Kebangkitan, mengundang seluruh kandidat yang telah melamar ke PKB melihat program kerja.

Lalu bulan Juli mengantar berkas ke DPP PKB, Agustus mengurus akan mengurus rekomendasi siapa saja kepala daerah yang akan didukung oleh DPW PKB," jelasnya.

Baca juga: Isran Noor Pastikan Maju di Pilgub Kaltim 2024, Wakil Hadi Mulyadi atau Makmur: Belanda masih Jauh!

Proses pendaftaran dapat dilakukan langsung ke DPW atau DPC untuk mengambil formulir.

Ia menerangkan bahwa keterbatasan jarak tentu bisa dipangkas dengan adanya Kantor DPC PKB di 10 Kabupaten/Kota, agar para calon Kepala Daerah bisa langsung datang mendaftar.