PSU di Dapil Kota Tarakan 1 Tanpa Erick Hendrawan, KPU Koordinasi dengan Aparat Lakukan Pengamanan

Jika ada maka direkrut ulang diganti yang baru.

Ia melanjutkan dari sisi evaluasi persoalan dari KPPS saat pemilu kemarin, masih menunggu laporan dari PPS. PPS di tingkat kelurahan lebih memahami medan lanjutnya.

Sesuai jadwal pembentukan badan Adhoc dimulai 21 Juni 2024 sampai 26 Juni 2024 mendatang.

Artinya masih menunggu pembentukan juga.

“Untuk yang masih bersedia, kami tidak seleksi lagi. Kecuali bagi yang sudah memang kosong, seperti yang saya sebutkan, yang sudah menjadi anggota TNI Polri, kemudian terdaftar sebagai parpol, dan juga yang bermasalah maka itu akan kami lakukan proses perekrutan,” paparnya.

Berbicara honor masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI.

Ia melanjutkan lagi, bahwa anggaran yang diusulkan sudah dimasukkan juga untuk KPPS.

“Karena anggarannya itu kan pada saat pemilu di kondisi normal,” tegasnya.

Lebih lanjut diterangkan Dedi, berbicara jumlah surat suara yang akan dicetaknantinya menyesuaikan jumlah DPT ditambah dua persen.

Bukan menggunakan jumlah DPT yang ada saat ini melainkan di Pemilu 2024 kemarin.

Sehingga semisal ada gerakan tambahan dari masyarakat dari luar eksodus ke Tarakan Tengah, tetap tidak bisa terakomodir karena Patoka DPT sebelumnya di 14 Februari 2024 lalu.

Kemudian berbicara TPS, total 194 TPS akan melaksanakan pemilihan ulang jika merujuk bahasa 1 dapil di putusan MK.

Ia juga tak menampik ada konsekusi dari PSU.

Bisa jadi hasil suara yang diperoleh caleg kemarin mendapat suara tertinggi bisa jadi berubah.

Begitu juga yang kemarin caleg yang tidak sempat lolos.