DPP PAN Masih Godok Kandidat Diusung di Pilwali Tarakan, Inginkan Figur yang Bisa Lakukan Perubahan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Selain Pilgub Kaltara, rekomendasi dari DPP PAN juga masih ditunggu tim penjaringan untul Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang akan diusung di 27 November 2024 mendatang.

Dikatakan Harjo Solaika, Ketua Tim Penjaringan Pilkada 2024 Pilwali Tarakan menyampaikan bahwa pertama ia sebagai Ketua Tim Penjaringan atau Tim Pilkada Daerah PAN Tarakan telah selesai melakukan penjaringan.

Tarakan sendiri ada tiga figure mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota di Pilwali Kota Tarakan.

Pertama Khairul, kedua Ibnu Saud, Ahmad Usman dan satu lagi Calon Wakil Wali Kota Tarakan ada Hj. Maryam dan Syamsi Sarman.

Baca juga: Jelang Pilkada Nunukan 2024, DPP Partai Demokrat Beri Surat Rekomendasi ke Andi Akbar - Serfianus

Berkas sudah diserahkan ke pusat untuk ditindaklanjuti dan sudah digodok DPP.

DPP juga sudah mengeluarkan rekomendasi kepada tiga kandidat.

Kemudian bakal calon wakil satu rekomendasi dikeluarkan dan itu bukannya tidak berdasar.

Salah satu alasan Syamsi Sarman tidak dapat rekomendasi, harus hadir di Rakornas.

“Itu jadi syarat penting untuk terbit rekomendasi. Sehingga Hj. Maryam sudah menerima rekomendasi,” ujar Harjo Solaika.

Ia menambahkan lagi bahwa ditanya siapa yang akan diberikan rekomendasi B1KWK menunggu pusat untuk menerbitkan.

Ditanya kembali semisal B1KWK berpihak kepada Khairul nantinya setelah diturunkan dan ternyata Khairul memilih calon lain yang bukan diusung dari PAN atau tak sesuai dengan keinginan PAN, Harjo menjawab bahwa apapun yang terjadi dalam politik berjalan dinamis.

Analisa berkembang di public bahwa itu hal wajar.

Namun pada saatnya nanti partai akan menentukan sikap.

Dan juga sikap partai dibuktikan ketika B1KWK terbit.

Akan ke mana dan siapa yang akan berpasangan dengan siapa.

“Termasuk analisa siapa akan jadi pasangannya akan menjadi pembicaraan di internal. Pada prinsipnya semua parpol bertarung ingin menang semua. Untuk sampai pada tujuan harus memikirkan strateginya, harus membangun komunikasi politik berkeadaban, berkemajuan, syarat substansial, kita lihat roda pemerintahan lima tahun Pak Khairul, kita punya penilaian yang baik kinerja beliau,” jelasnya.

Sebaliknya misal ada analisa pertarungan kotak kosong, penentunya ia melihat pemberitaan disebutkan ketika PAN dan Golkar menentukan sikap maka itu akan memperjelas peta politik ke depan.

Pertanyaannya PAN masih berproses dalam penentuan sikap.

“Nambah dua kursi kan nilainya beda,” jelasnya.

Ia melanjutkan lagi bahwa syarat substansial politik yang diinginkan PAN, adalah partai lahir dari rahim reformasi.

Semangat reformasi adalah ingin adanya perubahan.

Baca juga: Pertama di Kaltara, Bawaslu Malinau Luncurkan Tahapan Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024

Dalam konteks pembangunan kota, bagaimana pembangunan kota ideal diinginkan PAN maka berbicara objek.

“Berarti ada aktor penting yang diharapkan mampu mengkonstruksikan harapan PAN dalam bentuk pembangunan kita inginkan. Karenanya Pan jelas ingin perubahan. Kita tidak dalam konteks sikap politik. Itu dinamis. Proses terjadi di dalamnya bermuara. Perubahan itu banyak, bisa meningkatkan sudah ada, atau tata kelola yang ada,” lanjutnya menambahkan untuk syarat kursi sebagai parpol pengusung lanjutnya harus enam kursi.

Ketika bertambah satu maka masih kurang empat kursi.

(*)

Penulis: Andi Pausiah