KPU Perpanjang Pendaftaran Bakal Paslon Pilkada Tarakan, Hari Ini hingga 4 September, Cek Syaratnya 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Sesuai jadwal KPU Tarakan, mulai hari ini, Senin (2/9/2024) hingga Rabu (4/9/2024) pendaftaran bakal pasangan calon ( Bapaslon ) di Pilkada Tarakan 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Tarakan melakukan perpanjangan pendaftaran, karena hanya satu Bapaslon yang daftar, yakni Khairul-Ibnu Saud ( Kharisma ). 

Dikatakan Komisioner KPU Tarakan, Asriadi, dalam perpanjangan pendaftaran Bapaslon di Pilawali Tarakan ada beberapa poin persyaratan. 

Salah satu poinnya persyaratan yaitu akumulasi perolehan suara sah dari partai politik ( parpol ) peserta Pemilu atau gabungan parpol yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah.

Parpol peserta Pemilu atau gabungan parpol peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Bapaslon dengan komposisi parpol peserta Pemilu yang berbeda.

Baca juga: KPU Perpanjang Pendaftaran Bapaslon Pilkada Tarakan, 2 hingga 4 September 2024, Begini Mekanismenya

Dimaksudkan poin persyaratan ini, kata Asriadi, apabila dalam gabungan parpol yang telah mendaftarkan paslonnya lalu kemudian bersepakat untuk salah satu paslon tidak menjadi partai pengusul (menarik dukungan).

Kemudian parpol tersebut bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi syarat minimal, maka parpol wajib mendaftarkan kembali paslonnya.

Misal, ada parpol yang sudah bergabung di koalisi pengusung Bapaslon yang sudah mendaftar kemudian menarik diri bergabung ke koalisi baru.

Maka, parpol yang menarik dukungan itu wajib bergabung dengan parpol yang belum mendaftar. 

Baca juga: Sampai Tutup Pendaftaran, Baru Satu Paslon Mendaftar, KPU Tarakan Perpanjang hingga 1 September 2024

“Dan menarik dukungan juga harus disertai dengan kesepakatan gabungan parpol dan paslon yang telah didaftarkan.

Poinnya, harus ada kesepakatan gabungan parpol yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan seluruh parpol wajib bertandatangan dan stempel,” tegasnya.

Asriadi mengatakan, KPT sudah melakukan sosialisasi pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran bakal paslon di Pilwali Tarakan 2024.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, pasal 135, Asriadi menyebutkan ada beberapa skema perpanjangan pendaftara.

Pertama, parpol yang tergabung dalam koalisi yang sudah mendaftarkan pasangan calonnya, dan masih terdapat, masih ada tersisa parpol yang memenuhi syarat minimal, itu dapat melakukan pengusungan calon dan mendaftarkan paslonnya. 

"Dengan ketentuan parpol yang sudah tergabung dalam koalisi yang sudah mendaftarkan paslonnya itu tidak dapat menarik dukungannya ke dukungan lain tertuang dalam poin A pasal 135," paparnya.

Pasal 135 poin B lanjut Asraid, menyebutkan apabila terdapat parpol yang belum mendaftarkan paslon karena terkendala di syarat dukungan, sementara gabungan parpol yang sudah mendaftar, salah satu parpol di dalam gabungan parpol dapat menarik diri.

Atau dapat juga menarik dukungannya untuk memberikan dukungan kepada sejumlah parpol yang syarat minimalnya belum terpenuhi.

Baca juga: Diikuti Ketua Parpol, KPU Sosialisasi 3 Hari Masa Perpanjangan Pendaftaran Paslon Bupati Malinau 

"Dengan catatan, gabungan parpol itu yang sudah mendaftarkan itu bersepakat dulu dia.

Dia harus ada surat pernyataan ataupun surat kesepakatan, kalau salah satu partai ataupun lebih daripada satu partai menarik dukungannya untuk mengalihkan dukungannya ke parpol lain.

Tentu, konsekuensinya adalah yang sudah mendaftarkan paslonnya, karena ada perubahan dukungan maka, paslon yang sudah mendukung itu melakukan pendaftaran ulang di masa perpanjangan," jelasnya.

Begitupun dengan  gabungan parpol yang akan mengusung tadinya yang baru tersebut.

Selanjutnya berbicara ketentuan proses pendaftaran, ia menjelaskan segala bentuk proses pendaftaran di masa perpanjangan, berlaku secara mutatis mutandis.

"Maksudnya,  hampir semua perlakuannya sama, aturannya sama prosesnya pun demikian sama," ujarnya.

Dikemukakan, untuk parpol saat ini yang tersisa  dan belum mendukung paslon yang sudah mendaftar, ada beberapa parpol yang belum tergabung dalam koalisi.

Di antaranya Partai Ummat, PKN dan Partai PBB, Partai Gelora dan Partai Garuda.

"Hanya saja kalau secara hitungan saya tidak tahu angka pastinya. Cuma memang sejumlah parpol yang belum tergabung dalam koalisi itu, itu tidak memenuhi syarat minimal jumlah suara 10 persen itu," paparnya.

Apakah masih memungkinkan muncul paslon selain pasangan Kharisma, Asriadi menjelaskan menurutnya adanya pasal 135 itu dalam PKPU masih memungkinkan.

"Hanya saja saya tidak bisa memastikan tentunya tergantung dari gabungan parpol masing-masing paslon.

Dengan beberapa indikator tadi, misalnya salah satu parpol pendukungnya itu, mereka bersepakat salah satu parpol mengalihkan dukungannya ke parpol yang tersisa tadi," terangnya.

Berbicara syarat minimal sebenarnya kata Asriadi, karena jumlah DPT Tarakan tidak sampai 250.000. Maka yang menjadi acuan adalah 10 persen dari jumlah suara sah yang dimiliki yakni 128.693.

"Nah syarat minimal  10 persen dari jumlah suara sah kita adalah  12.870 suara. Kalau sisa suara sah dari lima partai tersisa ada sekitar 1.051 suara dari lima partai yakni Gelora, PKN, Garuda, PBB dan Partai Ummat," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah