Masa Depan Ketersediaan Pangan di Kaltara

Oleh: Dr Margiyono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan / Penulis Kebijakan Bank Indonesia

TRIBUNKALTARA.COM - Hidup memang bukan untuk makan, namun tanpa makan dijamin tidak hidup. Untuk tetap  hidup, setiap orang harus makan.  Syaratnya untuk  bisa makan harus ada pangan.

Artinya kelimpahan dan keberadaan pangan adalah kuncinya. Ketersediaan pangan sangat tergantung dua faktor yaitu, sumberdaya yang dialokasikan  dan kebijakan yang diterapkan.

Untuk membangun pertanian yang tangguh butuh alokasi sumberdaya dan dukungan kebijakan. Pembangunan pertanian di Kaltara adalah  prioritas.

Hal itu tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kalimantan Utara.

Hal itu sangat beralasan.  Karena, posisi sektor pertanian pada  Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kaltara  termasuk dominan. Kontribusinya mencapai 14  persen terhadap  PDRB.  

Ditengah ancaman kelangkaan pangan global baik oleh katrena perang dan pemanasan global, ketersediaan dan kecukupan pangan membutuhkan  perhatian lebih.

Karena,  pertanian   menentukan stabilitas: harga, ekonomi, sosial, bahkan politik.

Baca juga: Bank Indonesia Perkuat Jejaring UMKM Lokal di Kaltara

Pembiayaan Pertanian oleh Perbankan

Pertumbuhan dana perbankan 9 tahun terakhir (2016-2024) di Kaltara terus meningkat.   

Tahun 2016 total serapnya hanya Rp 7,3 triliun. Kemudian 2023  naik menjadi Rp 18,18 triliun. Tumbuh hingga 250 persen atau lebih atau 31 persen/tahun.

Bahkan untuk tahun 2024 hingga bulan Agustus jumlah dana yang diserap naik menjadi  Rp 19,21 triliun.

Porsi penyerapan dana perbankan oleh lapangan usaha di tahun 2023 sebesar Rp 12,3 triliun. Itu sebagai penyerapan yang tertinggi. Porsinya mencapai 67,65 persen.

Sementara tahun 2024 hingga Agustus lapangan usaha menyerap hingga Rp 12,83 triliun.

Namun porsinya turun hanya 66,79 persen, sehingga non lapangan usaha  porsinya  33,21 persen.

Lebih tinggi dibanding  tahun 2023 yang hanya 32,35 persen.

Fakta itu,  menunjukkan bahwa, penyerapan dana  perbankan tahun 2023 cenderung lebih produktif, dibanding  2024. Karena, penyerapan oleh lapangan usaha berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi.

Kurun 9 tahun terakhir sektor pertanian mendapat alokasi pembiayaan perbankan yang masih relatif rendah.  Kurun waktu 2016-2018  hanya 1 persen.  

Untung, tahun 2023 sebesar 3,12 persen dan 2024 hingga bulan Agustus mencapai 4,33 persen.

Besarnya pembiayaan  perbankan tahun 2023  sebesar  Rp 569,87 miliar.  Hal yang menggembirakan hingga Agustus 2024, pertanian di Kaltara sudah menyerap Rp 555,8 miliar.

Meskipun masih lebih  rendah dibanding 2023, namun  harus kita ingat ini baru bulan Agustus.

Artinya masih ada 4 bulan untuk mencapai akhir tahun.  Serapan  pertanian jika dirata-ratakan mencapai Rp 69,47 miliar/bulan.

Maka, kita bisa memprediksi empat bulan kedepan diharapkan terjadi penambahan sebasar  Rp 277,7 milyar.

Jika itu terealisasi maka, diprediksi serapan pertanian tahun 2024 bisa mencapai  Rp 833,7 miliar.  

Baca juga: Keuangan Digital Tetap Kuat

Pentingnya Sektor Pertanian

Meskipun penyerapan kredit pertanian meningkat, namun itu belum sebanding dengan besarnya peran dan strategisnya sektor pertanian.

Karena, pertaian menjadi kunci penciptaan kesejahteraan. Misalnya pada tahun 2022 BPS Kaltara mencatat bahwa,  tenaga kerja yang di serap oleh  sektor pertanian sebanyak 118.121 orang .

Jumlah itu cukup tinggi. Karena total angkatan kerja di Kaltara tahun 2022 adalah 370.012 orang.  

Itu artinya pertanian mampu menyerap 31,92 persen total tenaga kerja yang ada, sepertiga angkatan kerja.

Jika dikaitkan dengan penyerapan dana perbankan  tahun 2022 maka modal per-pekerja di sektor pertanian hanya sebesar Rp 4,82 juta/orang. Sangat jauh dibanding sektor, jasa lainnya.

Mungkin ada argumentasi bahwa, hal itu dipengaruhi oleh pola produksi sektor pertanian di Kaltara yang masih padat karya (labor oriented).

Sehingga keperluan peendanaannya tidak terlalu besar. Meski begitu fakta, pertanian berkontribusi besar pada penciptaan kesejahteraan.

Pertanian efektif menyerap pengangguran dan mengurangi kemiskinan.  Jika pembiayaan sektor pertanian bisa dinaikan lagi  tentu penyerapan tenaga kerjannya akan lebih tinggi lagi.

  Beda dengan sektor jasa lainnya.  Untuk tahun 2022  sektor jasa lainnya menyerap  Rp 3,98 triliun  atau sebanyak 21,86 persen .

Sungguh ironis, sektor jasa lainnya hanya mampu mampu pekerja sebanyak 8.103 orang atau hanya  2,29 persen  tenaga kerja.

Fenomena ini hendaknya  menjadi perhatian Pemerintah dan Bank Indonesia.

Jangan sampai ada anggapan bahwa, perbankan hanya sibuk dengan pertimbangan bisnisnya sendiri.  Tetapi tidak terlibat pada pembiayaan sektor setrategis   yang pro kesejahteraan.

Untuk itu Pemerintah Pusat dan daerah serta Bank Indonesia harus mendorong polarisasi investasi ke semua sektor ekonomi, terutama sektor fondamental seperti pertanian.

Terlebih lagi jika dukaitkan dengan kondisi keterbatasan anggaran yang dimilki oleh pemerintah.  Maka, mendorong pembiayaan oleh  perbankan adalah solusi yang paling feasible, rasional dan operasional.

Karena pertanian yang maju bukan hanya menyediakan pangan tetapi juga mewujudkan kecukupan dan ketahanan pangan. Meski hidup bukan hanya untuk makan.  (*)

Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News