Tingkatkan Perekonomian Sektor Pariwisata di Tarakan, Kharisma Kembangkan Wisata Kuliner dan Sejarah

Tingkatkan perekonomian di Sektor Pariwisata, Paslon Kharisma Kembangkan Wisata Kuliner dan Sejarah

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN – Segmen keempat dan kelima debat publik Pilawali Tarakan yang diadakan KPU Tarakan, Paslon nomor urut satu Khairul-Ibnu Saud (Kharisma) menjawab persoalan peningkatan perekonomian dalam sektor pariwisata di Tarakan Kalimantan Utara. 

Dimana moderator membacakan pertanyaan berkaitan dengan sektor pariwisata mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Data BPS Tarakan tahun 2023 jumlah wisatawan di Tarakan capai 292.522 orang atau meningkat 26,11 persen dan meningkat dari 2022 sebesar 232.017 orang. Namun demikian, rata-rata lama menginap hanya 1,37 hari.

Mendapatan pertanyaan ini, calon Wali Kota Tarakan, Khairul menjawab langkah konkret yang diambil untuk mengembangkan industri pariwisata dan mengoptimalkan potensi pariwisata di Tarakan. Di  Tarakan, potensi pariwisata cukup banyak. Mulai dari Wisata Kuliner, wisata budaya,  wisata alam, wisata permainan dan Wisata Sejarah. Di Indonesia khususnya yang memiliki wisata sejarah tidak semua wilayah memiliki apalagi berkaitan Perang Dunia II.

“Tidak semua wilayah di Indonesia punya dan Tarakan punya itu. Beberapa upaya dilakukan termasuk penataan Pantai Ratu Intan Pantai Amal, pusat kuliner, taman bermain dan juga arena permainan dan dorong swasta kembangkan pariwisata di Tarakan,” paparnya.

Baca juga: Debat Perdana Pilwali Tarakan, Paslon Kharisma Optimalkan Makan Bergizi Gratis dan Kader Posyandu

Khairul melanjutkan meningkatkan, strategi awal yang harus diterapkan adalah wisatwan harus diberikan kenyamanan dan keamanan. Banyak faktor, dari sisi keamanan mendukung, semua suku dan agama hidup rukun dan damai maka pasti wisatawan bisa datang ke Tarakan.

Untuk destinasi, selama ini festival Iraw Tengkayu masuk 100 Kalender Even Nasional (KEN) Kementerian Pariwisata.  Jika bisa itu harus didorong naik peringkat ke-5 atau bahkan ke-10 atau jika bisa masuk level top ten wisata.

“Sehingga gaungnya semakin besar, orang mau berkunjung ke Tarakan. Kemudian ketiga, untuk menarik wisatawan mancanegara, harus ada kemudahan masuk. Dari Tawau berseberangan dengan Indonesia, bisa mengurus Visa on Arrivel (VoA) di Tarakan dan tidak harus ke Jakarta lagi,” jelasnya.

Sehingga sebagai tempat persinggahan walau hanya 3-4 hari sebelum berlanjut ke daerah lain misalnya Berau, menurutnya ini cukup baik atau termasuk misalnya wsiawatan memiliki tujuan ke Malinau dan wilayah lainnya di Kalimantn Utara.

Harus ada kolaborasi. Tarakan memiliki keterbatasan dan berkolaborasi dengan daerah lain membuat jejaring wisata agar bisa berkunjung lebih lama di Tarakan dan mengunjungi daerah lain.

Baca juga: Debat Perdana Pilwali Tarakan, Paslon Kharisma Janji Siapkan Infrastruktur dan Beasiswa

Ibnu Saud, calon Wakil Wali Kota Tarakan, menjawab yang bisa dilakukan adalah aktif mempromosikan berbagai pagelaran seni, konser. 

Di putaran kedua segmen keempat, Ibnu Saud berkesempatan memilih pertanyaan dari bisbol yakni C2 berkaitan dengan sub tema tata kelola pemerintahan baik. 

Dimana moderator membacakan pertanyaan yakni langkah strategis yang dilakukan menekan peredaran barang illegal sebagaimana data dirilis Bea Cukai Tarakan dimana tahun 2022 1.881 balpress diamankan. Kemudia 2023 sebanyak 32 ballpres dan 2024 sebanyak 22 ballpres. Rokok ilegal 198.747 batang  di tahun 2022 dan di tahun 2024 79.596 batang. Ini menujukkan perdagangan illegal di Tarakan masih terjadi. 

Menjawab pertanyaan tersebut, Khairul menjelaskan Tarakan  dari sisi geografis semua wilayah memiliki pintu masuk. Aparat keamanan tentu kesulitan menjaga seluruh daerah area pantai atau pesisir. Maka yang paling penting adalah pelibatan masayrakat harus aktif menjadi informan menyampaikan kepada aparat. 

Khairul melanjutkan, perdagangan ilegal ada karena ada permintaan atau demand. Masyarakat tidak tahu akibat mengonsumsi memakai barang illegal tidak terperiksa dengan baik dan terdeteksi serta tersertifikasi. Sehingga, edukasi penyadaran harus dilakukan dan mencintai produk dalam negeri sehingga tidak timbul masalah hukum. Lalu ketiga, penguatan dari semua stakeholders dan melibatkan semua ketua RT.

“Kemudian juga terakhir, membangun kerja sama dengan negara tetangga. Ada upaya di sana mencegah barang itu keluar masuk ke Tarakan. Ini perlu border meeting Tarakan, Nunukan dan Sabah Malaysia dan Brunei agar ada kesamaan persepsi, kesamaan rasa menjaga wilayah masing-masing, barang yang tidak bagus jangan dikirimlah,” paparnya.

Ibnu Saud, menambahkan bahwa  paling penting harus ada kesadaran hukum. Kemudian kekompakan kepolisian, kejaksaan dan aparat terkait dilibatkan melakukan penegakan karena melanggar hukum. 

Selanjutnya putaran ketiga segmen keempat, Kharisma mendapat pertanyaan berkaitan (d1) sub tema ekonomi. Dimana pertanyaan disampaikan moderator adalah langkah konkret mendorong pemanfaatan digitalisasi ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja UMKM.
Menjawab pertanyaan ini, Khairul menjelaskan harus dibedakan sektor informal dan formal.

UMKM menjadi sokoguru dari perekonomian khususnya di Tarakan. Ia menyebutkan selama periode pertama, 87 persen UMKM menyerap tenaga kerja yang ada di Tarakan sisanya adalah sektor formal.

Paslon Nomor Urut 1, Khairul-Ibnu Saud (Kharisma) menjawab segmen kedua debat perdana penajaman visi misi dan program paslon di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024-2029.

“Sektor informal termasuk UMKM itu 87 persen. Kemudian pertumbuhan  ekonomi  di Tarakan itu 93 persen ditopang  sektor UMKM. Ini menjadi sangat penting dan urgen untuk didukung. Semasa awal menjabat 2019 UMKM kita di kisaran 7.000 tahun 2019 dan 2023 kemarin 28.00,” sebutnya.

Sehingga pemerintah harus menginisiasi di tengah era digital dan marketplasce menjadi suatu keniscayaan harus dihadapi. Maka strategi melatih pelaku UMKM melek teknologi. Ibu rumah tangga pelaku UMKM dilatih mengemas, membuat konten dan difasilitasi market place. “Termasuk membeli produk lokal sendiir, baju batik misalnya didorong mereka untuk dicetak dan kita beli sehingga tumbuh minat memproduksi,” jelasnya.

Ibnu Saud, Calon Wali Kota  Tarakan juga menambahkan   bahwa pelaku UMKM harus dibantu. Salah satunya optimalisasi program pemerintah pusat dari sisi penghapusan utang yang akan dicanangkan sehingga pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan modal.

Baca juga: Debat Publik Pertama Pilwali Tarakan di Jakarta, Khairul Ngaku Tidak Ada Persiapan Khusus

Putaran keempat,  pertanyaan berkaitan dengan kota cerdas dimanaditandai  pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Begitu juga  meminimalisir kontak langsung  pengguna layanan dan petugas layanan. Selain konsep MPP yang dikenal, langkah apa yang bisa diterapkan Kharisma berkaitan inovasi menjawab kebutuhan pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan buatan dalam layanan public. 

Khairul menjawab bahwa dulu, visi adalah terwujudnya Kota Tarakan sebagai kota maju menuju Smart City. Sekarang adalah kota cerdas fokus perdagangan ekonomi kreatif dan perikanan dan kelautan. “Kita dulu konsen digitalisasi. 90 persen layanan terdigitalisasi. Mau urus perizinan ada OSS. 

“AI ke depan Pemkot harus mengikuti perkembanga. Dunia tanpa batas akan terjadi, pengembangan ke depan banyak produk di kesehatan salah satunya sudah dimulai, termasuk metaverse kita agak sedikit tertinggal dan ini bagian pekerjaan rumah,” jelasnya.

Ibnu Saud menambahkan bahwa di sektor ini masih harus dilakukan banyak hal. Sehingga pemerintah kota harus mengajak kerja sama dengan universitas di Kaltara dan universitas top di Indonesia sehingga AI bisa diaplikasikan. “Karena ini bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan,” terangnya. 

Baca juga: Debat Perdana Pilwali Tarakan, Paslon Kharisma Janji Siapkan Infrastruktur dan Beasiswa

Segmen kelima, poin E1 dan E2 pertanyaan disusun panelis dari masyarakat. Pertanyaan pertama berkaitan dengan strategi membantu keluarga kelas ekonomi menengah agar tetap survive dan naik kelas di tengah gaji pas-pasan dan sulit mendapat bantuan pemerintah.
Menjawab dari sisi strategi kata Khairul, pertama harus melihat apakah pekerja sektor formal atau informal. Tentu harus melihat kebutuhan. “Sektor formal ada evaluasi Upah Minimum Kota agar sesuai kebutuhan dan inflasi. Jika tidak punya pekerjaan sektor formal, maka di sektor informal ada bantuan misalnya langsung dari pemerintah misalnya ada usaha mikro kecil ya kita bantu,” terangnya.

Salah satunya lewat permodalan dana bergulir. Membantu UMKM salah satunya sebagaimana visi misi yang sudah dicanangkan.  Jika sudah naik kelas, maka dialihkan kepada yang lain. “Bantuan dana bergulr  harus diberikan kepada UMKM kita yang layak berdasarkan hasil penilaian yang serius mau berusaha. Kemudian tingkat kemahalan, bergantung inflasi dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya suplai,” ujarnya.

Sehingga suplai di Tarakan harus tetap terjaga dengan baik sehingga harga  tetap dikendalikan tidak begitu mahal terjangkau masyarakat serta arus transportasi distribusi tetap dijaga.
Ibnu Saud juga menyampaikan artinya berbagai program disampaikan sesuai visi misi, Kharisma ingin mendorong pertumbuhan ekonomi  di Tarakan secara signifikan.

“Bagaimanapun suhu ekonomi di Kalimantan Utara bergantung pada  Tarakan,” terangnya.

Kemudian, pertanyaan kedua yang dirangkum dari masyarakat berkaitan dengan bagaimana paslon memastikan pemeritnahan bersih dari tindakan korupsi dari penyalahgunaan jabatan. 

Khairul menjawab bahwa selama ini upaya dilakukan adalah selalu dimonitor KPK dan BPK. KPK setiap saat melalui monitoring center for prevention (MCP).  Dan angka MCP di Tarakan sudah cukup bagus walaupun belum maksimal. “Kemudian dari sisi pembenahan reformasi birokrasi.

Paling utama adalah mental aparatur, mental pekerja keras dan tidak korupsi. Kemudian organisasi harus bagus, tepat ukuran dan tepat fungsi serta ketiga, SOP tata laksananya  apa yang dilakukan semua berstandar,” tegasnya.

Terakhir Ibnu Saud ikut menambahkan yakni  paling penting secara teknis apabila semua urusan dilakukan digitalisasi maka kemungkinan untuk melakukan korupsi semakin tipis.

“Seperti disampaikan orang harus berhadapan dengan sistem,” tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah