Bappeda Kaltara Akui Perlu Intervensi, Kemiskinan dan Stunting jadi Isu Penting di RPJMD 2025-2029

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Kemiskinan dan stunting menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menangani masalah kemiskinan dan stunting di daerah.

Plt Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara bertius mengatakan hingga saat ini Pemerintah provinsi Kalimantan Utara terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menyikapi permasalahan kemiskinan dan stunting.

Salah satunya yakni dengan mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025 - 2029.

Baca juga: Survei Status Gizi Indonesia Masih Berjalan, Dinkes KTT Upayakan Penurunan Stunting Signifikan

Menurutnya, penanganan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Sehingga perlu adanya intervensi dari berbagai pihak.

"Temasuk juga stunting ini juga harus menjadi atensi, karena ini memastikan bahwa generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik," kata Bertius, Selasa (7/1/2025).

Sebagai bentuk nyata mempersiapkan semua ini, Bertius mengaku pihaknya akan melakukan roadshow di lima kabupaten/kota di Kaltara dalam rangka menyusun strategi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta masalah stunting. 

"Kita telah agendakan untuk melakukan roadshow ke setiap Kabupaten/Kota di Kaltara untuk menyusun strategi penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting," terangnya.

Baca juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Anggota DPRD Kaltara Supaad: jadi Solusi Persoalan Stunting

Selain itu, nantinya bidang kesehatan dan pendidikan juga akan tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan RPJMD Kaltara ini. 

"Dalam hal ini, kesehatan dan pendidikan harus terus ditingkatkan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul," pungkasnya.

(*)