PT SIL/SIP di Nunukan Kaltara Bantah PHK Sepihak Ketua Serikat Buruh, Singgung Upah Pemanen Sawit

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - PT SIL/SIP di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) bantah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap seorang karyawan yang juga ketua serikat buruh.

Manajemen PT SIL/SIP akhirnya hadir dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan siang tadi, setelah sebelumnya sempat mangkir.

Diberitakan sebelumnya seorang karyawan atas nama Maksimus Bana, mengadu ke DPRD Nunukan, lantaran tak terima atas PHK sepihak yang diterimanya, buntut menginisiasi aksi mogok kerja.

Maksimus Bana juga seorang guru SD Pelita I Sebuku yang merupakan sekolah milik perusahaan sawit PT SIL/SIP di Sebakis, Kelurahan Nunukan Barat.

Baca juga: Tantangan Berat Pers di Masa Mendatang, Dewan Pers: Tak Kurang 1.200 Karyawan Perusahaan Pers Di-PHK

Selain sebagai guru di SD Pelita I Sebuku, Maksimus Bana diketahui merupakan 
Ketua Pengurus Komisariat F Hukatan KSBSI PT SIL/SIP Sebakis.

Manajemen PT SIL/SIP melalui Asisten Kepala (Askep) Sutaryo membantah tudingan pemecatan Maksimus Bana tidak sesuai prosedur.

"Pemecatan terhadap Maksimus Bana didasarkan pada tindakan kekerasan yang dilakukannya berulang kali terhadap beberapa anak murid di sekolah. Orang tua murid yang anaknya dipukul, bahkan ditendang sudah membuat pernyataan keberatan. Perusahaan juga telah melakukan wawancara terhadap anak-anak murid yang jadi korban pemukulan Maksimus Bana," kata Sutaryo kepada TribunKaltara.com, Selasa (07/01/2025).

Hingga pada 9 November 2024, kata Sutaryo HRD perusahaan didampingi kepala sekolah dan ketua yayasan memanggil Maksimus Bana untuk memberikan surat PHK.

Perusahaan PT SIL/SIP menilai tindakan Maksimus Bana melanggar kode etik dalam surat perjanjian kerja perusahaan.

"Tindakan Maksimus Bana masuk kategori pelanggaran berat karena melanggar kode etik dalam surat perjanjian kerja. Termasuk undang-undang perlindungan anak. Perusahaan tidak akan mempertaruhkan hak-hak anak didik. Sekolah yang dikelola perusahaan mulai TK, SD, dan SMP tidak hanya untuk anak karyawan tapi juga anak dari masyarakat sekitar yang sekolah di situ," ucapnya.

Sutaryo mengaku bahwa perusahaan melakukan PHK terhadap Maksimus Bana dengan tidak mengabaikan hak-haknya sebagai karyawan PT SIL/SIP selama 9 tahun.

"Perusahaan juga bersedia memberikan hak kepada Maksimus Bana sesuai aturan yang berlaku, tapi dia menolak di-PHK dan menolak haknya. Perusahaan juga bersedia ikuti mekanisme penolakan PHK sesuai aturan," ujarnya.

Aksi Mogok Kerja Tidak Sah

Sutaryo menyampaikan, buntut PHK tersebut, Maksimus Bana menginisiasi aksi mogok kerja serikat buruh dengan tuntutan mempekerjakan kembali Maksimus Bana.

"Surat aksi mogok kerja disampaikan ke perusahaan, Disnakertrans Nunukan, dan Polres Nunukan. Lalu surat itu dijawab Disnakertrans bahwa aksi mogok kerja serikat buruh tidak sah, karena berkaitan penolakan PHK sudah ada mekanismenya dalam aturan. Melalui perundingan bipartit, tripartit, dan pengadilan hubungan industrial," tuturnya.