TAG
Pemutusan Hubungan Kerja
-
Gelombang PHK di Nunukan, Kaltara mendapat sorotan tajam dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Senin, 29 September 2025
-
Disnakertrans Nunukan mencatat, sejak Januari hingga Agustus 2025, ratusan pekerja di sektor industri dikenakan PHK.
Rabu, 24 September 2025
-
Karyawan Perumda Intimung mengikuti perundingan perdana bersama manajemen perusahaan daerah terkait polemik PHK dan kejelasan status pekerja.
Selasa, 2 September 2025
-
Data terbaru dihimpun TribunKaltara.com dari Dinas Ketenagakerjaan Malinau, menunjukkan 664 orang kehilangan pekerjaan sepanjang periode 2024 lalu.
Kamis, 26 Juni 2025
-
Polda Kaltara antusias mengikuti latihan peningkatan dan kemampuan tindak pidana ketenagakerjaan yang digelar Bareskrim Polri.
Selasa, 22 April 2025
-
Anggota DPRD Nunukan Fraksi PDI-Perjuangan menilai PHK yang dilakukan PT SIL/SIP terhadap ketua serikat pekerja adalah tindakan kriminalisasi.
Rabu, 8 Januari 2025
-
DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) meminta kepada PT SIL/SIP, membatalkan PHK seorang karyawan atas nama Maximus Bana.
Rabu, 8 Januari 2025
-
PT SIL/SIP di Kabupaten Nunukan, Kaltara bantah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap seorang karyawan yang juga ketua serikat buruh.
Rabu, 8 Januari 2025
-
Tantangan berat pers di masa mendatang, Dewan Pers menyebut sepanjang 2023-2024, tak kurang 1.200 karyawan perusahaan pers terkena PHK.
Selasa, 31 Desember 2024
-
Serikat Buruh Pengurus Komisariat F Hukatan KSBSI PT SIL/SIP Sebakis di Nunukan. Bahkan, karyawan gunakan air untuk MCK dari limbah rumah tangga.
Selasa, 10 Desember 2024
-
DPRD Nunukan mengusulkan pembentukan Pansus untuk menuntaskan tuntutan karyawan ke perusahaan PT SIL/SIP di Sebakis, Nunukan Barat.
Selasa, 10 Desember 2024
-
Seorang guru SD Pelita I Sebuku yang merupakan sekolah milik perusahaan sawit PT SIL/SIP di Sebakis, Nunukan mengadu ke DPRD Nunukan, lantaran di-PHK.
Senin, 9 Desember 2024
-
Sejumlah pengusaha mulai waswas adanya PHK besar-besaran, imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, 6 perusahaan sudah tutup pabrik.
Rabu, 19 Juni 2024
-
Menyusul adanya aduan karyawan terkait dugaan PHK sepihak, Disnakertrans Bulungan memediasi karyawan yang di-PHK dengan pihak perusahaan.
Jumat, 18 Agustus 2023
-
DTR dan para pekerja diberi waktu 10 hari kerja oleh Disnakertrans Nunukan untuk memberi jawaban secara tertulis terhitung sejak anjuran diterima.
Jumat, 2 Juni 2023
-
DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU).
Jumat, 24 Maret 2023
-
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malinau mempertemukan pekerja dan pihak perusahaan dalam perundingan Bipartit.
Kamis, 16 Juni 2022
-
Puluhan pekerja perusahaan pertambangan di Malinau menuntut penyelesaian hak & pemutusan hubungan kerja (PHK)
Senin, 13 Juni 2022
-
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malinau menerima ratusan laporan pemutusan hubungan kerja sejak awal 2021.
Senin, 11 Oktober 2021
-
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2021.
Jumat, 30 April 2021