BPBD Nunukan Kaltara Tanggapi DPRD Soal Relokasi Warga Terdampak Banjir: Terkendala Status Lahan

Menurut Donal, Desa Tembalang di Tulin Onsoi hanyalah salah satu contoh.

Deretan desa di Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai, Sebuku, dan Lumbis juga tak luput dari luapan banjir setiap musim hujan.

"Ini bukan kejadian sekali dua kali, tetapi hampir setiap tahun. Warga hidup dalam ketidakpastian, rumah terendam, aktivitas terganggu. Maka kami menilai relokasi adalah solusi yang lebih permanen. Jangan terus terjebak bantuan darurat," ungkapnya.

Meski relokasi memerlukan anggaran besar, Donal menilai langkah tersebut justru lebih efisien dalam jangka panjang. 

Ia mengkritik kebiasaan pemerintah daerah yang hanya bergerak setelah banjir terjadi, lalu sibuk menyalurkan bantuan tanpa menyentuh akar masalah.

"Kalau memang pemerintah daerah membuat relokasi, biayanya memang besar di awal, tetapi cukup satu kali. Ini lebih baik daripada setiap kali banjir pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan bantuan terus menerus," imbuh Donal.

Lanjut Donal," Relokasi akan memberikan jaminan keselamatan dan kepastian tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat," tambahnya.

DPRD Nunukan, kata Donal, akan terus mendesak dan mengawasi Pemkab Nunukan agar segera menyusun rencana relokasi terpadu yang menyentuh seluruh kawasan rawan banjir. 

Baca juga: Polres Tana Tidung Bangun Rumah Layak Huni Korban Banjir, Kapolres: Kepedulian Polri ke Masyarakat

Ia juga meminta agar kajian lokasi alternatif permukiman segera dipercepat.

Donal juga berharap Pemkab Nunukan tidak lagi terjebak pada penanganan darurat yang bersifat reaktif, tetapi mulai berpikir strategis dan manusiawi demi keselamatan warga perbatasan.

"Ini bukan persoalan baru. Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. Kita harus merancang solusi permanen, terutama bagi masyarakat di Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Sebuku, dan Lumbis yang setiap tahun menjadi korban banjir," pungkas Donal.

Penulis: Febrianus Felis