Inilah Daerah dengan Indeks Kerawanan Tinggi pada Pemilu 2024 versi Bawaslu RI, Termasuk Kaltim

Jika menggunakan analisa kedua, yakni hasil agregat penghitungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, ada 10 provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi.

Baca juga: Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mochammad Afifuddin : Provinsi Kaltara Menduduki Urutan ke-9

Sepuluh provinsi tersebut di antaranya Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Adapun di tingkat kabupaten/kota, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merekam ada 85 kabupaten/kota atau 16,54 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi.

Kemudian ada 349 kabupaten/kota 67.90 persen yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 80 kabupaten/kota atau 15,56 persen yang masuk kategori kerawanan rendah.

“Jika aspek profesionalisme ini tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan umum,” kata Lolly.

Indeks tersebut, lanjut dia, diukur berdasarkan empat dimensi, yakni dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan Pemilu 2024.

Dimensi penyelenggaraan Pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan Pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik.

Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan Pemilu dengan skor 54,27.

Baca juga: 17 Partai Politik Ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2024, KPU Larang Parpol Curi Start Kampanye

Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan Pemilu adalah dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55.

Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75.

Terakhir, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.

Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan Pemilu dengan skor 42,22.

Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13.

Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83.