Mata Lokal Memilih
Elite Nasdem Bicara Deklarasi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres, Bagaimana Nasib Demokrat dan PKS?
Simak penjelasan elite Partai Nasdem soal deklarasi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024
Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan.
Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P disebut mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.
"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," kata Yunarto.
Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah.
Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.
"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.
Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama.
Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.
Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi.
Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.
Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapam bakal capres dan Cawapres.
Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.
Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda.
Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan Cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.
Mata Lokal Memilih
Partai Nasdem
Nasdem
Anies Baswedan
Pilpres 2024
Demokrat
PKS
TribunKaltara.com
Cawapres
Gubernur DKI Jakarta
deklarasi
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.