Opini

Waspadai Efek Berantai Kelangkaan Kayu di Kalimantan Utara

Dua pekan terakhir Kaltara dihangatkan dengan diskusi masalah kayu. Informasi beredar, sedang ada upaya penertiban dan penegakan regulasi perkayuan.

|
Editor: Sumarsono
HO
DR Margiyono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan 

Artinya dampak dari kelangkaan kayu yang tidak terselesaikan dengan cepat  akan berpotensi membentur sektor industri plywood.

Selain memukul sektor  transportasi, konstruksi dan industri   juga akan mengerek harga pengganti kayu.

Artinya akan ada potensi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh desakan biaya (cost push inflation) kontruksi.

Hal ini harus diwaspadai karena baru sebulan yang lalu kita di bayang-bayangi oleh kenaikan transportasi dan pangan.

Dipicu oleh even hari raya. Bulan ini mestinya harga  pelan-pelan akan melandai?

Namun siapa nyana, sebulan kemudian (pada minggu ketiga dan empat  Mei 2023 ini)  kita dihadapkan kepada kelangkaan kayu.

Sehingga potensi normalisasi harga pada bulan Mei terganggu.

Renteten pemikiran “pesimistis” ini membutuhkan solusi agar tidak terus  mengerek tingkat inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu dalam prespektif  jangka pendek  Pemerintah melalui dinas terkait harus  menjamin ketersediaan kayu.

Tentu kayu yang legal dengan harga terjangkau. Hal itu masih memungkinkan. Karena faktanya  hutan masih tetap ada.

Artinya bukan tidak ada kayu sama sekali.

Baca juga: Bukan di Kepolisian, Polres Tarakan Sebut Perizinan Kayu Bisa Diurus di Dishut Provinsi Kaltara

Untuk mengatasi kayu yang terus langka maka,  ada baiknya dialakukan pengawasan penggunaan kayu. Dapat diterapkan pendekatan “kuota” dengan harga yang wajar. Baik itu berbasis wilayah atau aktor.

Penjelasannya, daerah tertentu dengan aktifitas konstruksi yang tinggi memiliki hak peroleh kuota lebih banyak dibanding yang lain.

Kontraktor atau pengusaha dengan kapasitas lebih besar juga memiliki jatah lebih besar.

Artinya alokasi kayu ditentukan berdasarkan kebutuhan riil.

Dengan begitu pelan-pelan masyarakat akan melakukan penyesuaian dan penghematan. Pendekatan ini menciptakan budaya penggunaan kayu.

Kemudian untuk konteks jangka penjang penting mendorong tumbuhnya  minat pengembangan hutan kerakyatan  yang dikelola oleh masyarakat secara individu atau kelompok.

Strategi: ketersedian segera, kuota dengan harga wajar dan hutan kerakyatan tidak hanya  pro pertumbuhan dan stabilitas harga.

Akan tetapi lebih jauh, juga pro pada kelestarian lingkungan. Semoga (*)

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

BERSAMA RAMADAN DI ERA DIGITAL

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved