Mata Lokal Memilih
Sekjen Demokrat dan PDIP sudah Bertemu di Rumah Makan, Bahas Rencana Pertemuan Puan Maharani dan AHY
Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan pertemuan di salah satu rumah makan.
TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan pertemuan di salah satu rumah makan, Jakarta, Minggu (12/6/2023) sore.
Foto pertemuan kedua sekjen partai politik yang selama ini berseberangan tersebut tersebar di kalangan media.
Tampak dalam foto Teuku Riefky berjabat tangan erat dengan Hasto Kristianto. Terlihat turut mendampingi Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto.
Pertemuan yang dikemas makan malam bersama tersebut informasi membicarakan terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) dengan Wakil Ketua Umum PDIP, Puan Maharani.
“Benar tadi sore saya bertemu Sekjen PDIP mas Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP DPR RI mas Utut.
Pertemuan berjalan hangat sambil menikmati makanan khas Ayam Goreng RM. Berkah di kawasan Blok M, Jakarta,” ungkap Teuku Riefky Harsya dalam rilisnya yang diterima Tribun.
Baca juga: Demokrat Dukung Anies Baswedan, Elite PDIP Bongkar Alasan AHY Masuk Bursa Bakal Cawapres Ganjar
“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mba Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik.
Dan saling menghormati posisi saat ini masing-masing partai terkait kontestasi Pilpres 2024,” lanjutnya.
Dikatakan pula, diskusi yang berlangsung santai juga membicarakan banyak hal mulai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka dukanya mengurus partai politik.
“Yang kami syukuri adalah rencana pertemuan kedua tokoh muda, Mba Puan dan Mas AHY.
Ini akan memberikan contoh yang baik bagi generasi muda dan merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia,” ujar Teuku Riefky Rasya.
Baca juga: Partai Perindo Dukung Ganjar Pranowo, Puan Maharani Bocorkan Beberapa Parpol Segera Gabung PDIP
Seperti diketahui, dalam kontestasi Pilpres 2024, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan PKS mengusung bakal Capres Anies Baswedan.
Sedangkan PDIP, sementara ini bersama PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo sepakat mengusung bakal Capres Ganjar Pranowo.
Kedua bakal Capres, baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hingga saat ini belum menentukan bakal calon wakil presidennya ( Cawapres ).

Namun, belakangan PDIP melalui Puan Maharani menyebutkan beberapa nama bakal Capres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Salah satu figur tersebut adalah AHY.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan Tetap Solid
Masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) dalam bursa bakal Cawapres dari Ganjar Pranowo direspon santai oleh PKS sebagai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem.
Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah Kalimantan DPP PKS, Joko Widodo kepada TribunKaltim.co, Minggu (11/6/2023), mengatakan saat ini Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih bekerja membahas langkah pemenangan serta menyiapkan sosok Cawapres pendamping Anies Baswedan.
Sesuai piagam Kerjasama yang disepakati oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada 14 Februari 2023 lalu, Anies Baswedan diberikan hak untuk menentukan pendampingnya.
"Bagi PKS, ini kita kan masih belum deklarasi secara utuh, sehingga masih wajar ada berbagai analisa untuk menggandeng-gandengkan.
Baca juga: Bukan Cuma AHY, Demokrat Ternyata Pertimbangkan 9 Nama Pendamping Anies Baswedan, Cek Daftar Lengkap
Bahkan PKS ditawari untuk keluar dari Anies Baswedan, wacana itu muncul ya, mungkin sebetulnya ada guyon, tetapi prinsipnya sampai hari ini koalisi tetap solid," tegas Joko Widodo.
Bagi PKS semua itu belum dianggap sebagai tawaran serius, karena semua belum pasti.
Terkait kabar, bahwa Sandiaga Uno mengajak PKS untuk bergabung dengan salah satu koalisi pendukung pemerintah demi keberlangsungan pembangunan bangsa Indonesia, Joko Widodo mengatakan, tak ada yang spesial dari pertemuan PKS dengan Sandiaga Uno.
Bukan mambahas soal Pilpres 2024 saja. Sandiaga Uno datang karena kedekatannya dengan PKS saat Pilkada DKI Jakarta. Kala itu berpasangan dengan Anies Baswedan.
Menurut Joko Widodo, dalam kontestasi Pilpres bukan berarti PKS tidak bisa membuka ruang diskusi dan silaturahmi dengan berbagai pihak.
Namun, hal itu bukan diartikan PKS akan keluar dari koalisi yang sedari awal bersama Partai Nasdem dan Demokrat.
"Termasuk PKS juga didekati Pak Sandi, wajar saja, Pilpres bukan berarti membuat kita tidak berkomunikasi.
Apalagi beliau juga dekat dengan PKS saat kita dukung di Pilgub DKI, ikatan perasaan memang ada, tetapi bukan dimaknai PKS keluar dari koalisi," terangnya.
DPP PKS sendiri lanjut Joko Widodo justru telah menyodorkan satu nama kadernya masuk dalam bursa Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan diusulkan oleh PKS jadi Cawapres.
Baca juga: Cawapres Anies Baswedan tak Kunjung Diumumkan Jelang Pilpres, Ini Respons Demokrat soal Kans AHY
Semua masih melihat kalkulasi, Partai Nasdem disebut juga bersaran agar tidak buru-buru dalam penentuan Cawapres.
Dijadwalkan Juni ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan mengumumkan siapa sosok pendamping Anies Baswedan.
"Kalau dari internal PKS kita sepakati antan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, usulan Partai Demokrat AHY, sedangkan Partai Nasdem menyodorkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah," sebut Joko Widodo.
Ditegaskan, tim dari koalisi berhitung betul terlebih melihat Pilpres lalu, ada dua provinsi di Jawa yang menjadi prioritas dalam meraup suara pemilih yang memungkinkan digaet dari sosok Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Sehingga dua provinsi tersebut, membuat sangat berhitung dan mematangkan persiapan dalam menatap Pilpres 2024 mendatang.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Sekjen
Partai Demokrat
PDI Perjuangan
PDIP
Teuku Riefky Harsya
Hasto Kristiyanto
Puan Maharani
Agus Harimurti Yudhoyono
AHY
pertemuan
Pelantikan Kepala Daerah Bakal Mundur setelah 13 Maret 2025, Sidang Gugatan Isran-Hadi Tunggu MK |
![]() |
---|
Berkat Gugatan Mahasiswa UIN, MK Hapus Aturan Presidential Threshold: Semua Parpol bisa Usung Capres |
![]() |
---|
MK Terima 277 Sengketa Pilkada 2024, 15 Cagub-Cawagub Ajukan Gugatan, Termasuk Kaltim Isran-Hadi |
![]() |
---|
Optimisme Ekonomi Kalimantan Utara Pasca Pilkada Serentak 2024 dan Kebijakan PPN 12 Persen |
![]() |
---|
Akar Masalah Tim Ridwan Kamil-Suswono Bakal Ajukan Gugatan ke MK soal Pilkada Jakarta 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.