Format Debat Cawapres Tuai Polemik, KPU Sebut Tak Masalah, Singgung Demokrasi Pancasila

Atas hal itu juga lah yang jadi salah satu dasar KPU untuk melakukan koordinasi terkait debat capres cawapres dengan seluruh tim pasangan calon peserta pilpres.

"Demokrasi kita ini adalah demokrasi pancasila yang semua itu dapat dikomunikasikan dalam kerangka musyawarah. Itulah mengapa KPU mengatakan rapat koordinasi," tuturnya.

Diketahui, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Grace Natalie menyebut pihak yang pertama meminta debat cawapres ditiadakan di Pilpres 2024 adalah tim dari paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun membantah anggapan ihwal, jika debat cawapres ditiadakan, akan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Nihayatul Wafiroh membantah pihaknya mengusulkan tidak ada debat khusus calon cawapres.

Ia mengatakan, dalam focus group discussion (FGD) bersama KPU perwakilan dua pasangan calon (paslon) lain pada 29 November 2023, pihaknya hanya mengusulkan agar capres cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat.

Bantahan Gibran Rakabuming

Gibran Rakabuming sebut siap hadapi debat Cawapres dari KPU, singgung sudah konsultasi dengan Akademisi.

KPU telah menetapkan jadwal debat Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2024.

Nantinya debat Capres dan Cawapres akan berlangsung sebanyak lima kali di masa kampanye.

Dalam debat Capres dan Cawapres nanti KPU sempat menyampaikan perubahan format debat.

Salah satunya ialah menghapuskan debat Cawapres di mana Cawapres tampil seorang diri.

Sebagai gantinya KPU mengusulkan debat Cawapres tetap dihadiri Capres namun porsi debat akan lebih banyak untuk Cawapres.

Usulan perubahan format debat Cawapres itu menjadi polemik.

Baca juga: Polemik Debat Cawapres Disebut Untungkan Gibran? TKN Prabowo-Gibran Singgung Usulan Timnas AMIN