Kesehatan KPPS di Pemilu 2024 Jadi Atensi KPU RI, Lili Suryani: Kita Pastikan Mereka Terdaftar BPJS

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi bagian penting saat proses pemungutan suara pada Pemilu yang dilaksanakan 14 Februari tahun 2024.

Tugas yang diemban KPPS tidak hanya saat hari pelaksanaan pencoblosan bahkan sebelum hingga rekapitulasi perhitungan suara.

Berkaca dari Pemilu tahun sebelumnya (2019), banyak anggota KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia telah menjadi refleksi bagi KPU RI. Kesehatan setiap anggota KPPS menjadi atensi KPU RI disetiap Daerah, tak terkecuali KPU Kaltara.

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan selain menekankan pentingnya integritas sebagai kunci dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak, ia juga menyampaikan terkait kesehatan para anggota KPPS selama proses Pemilu.

Baca juga: Lantik 16.065 KPPS se-Kalimantan Utara, KPU Kaltara Siapkan Simulasi dan Bimtek

"Terkait kesehatan kita memiliki pengalaman dalam pilkada tahun 2020, dimana kesehatan menjadi priority dan saat ini telah kita adobsi hal tersebut. Yakni pembatasan usia maksimal saat perekrutan KPPS," beber Suryanata Al Islami Kepada TribunKaltara.com, Jumat (26/1/2024).

Untuk batas usia maksimal anggota KPPS yang disebutkan oleh Surya adalah usia 17 tahun hingga 55 tahun. Dalam hal ini yang ditekankan bukan terkait batas usia tetapi lebih tendensi kepada kesehatan dari anggota KPPS.

"Kenapa kita beri batasan usia? karena tugas KPPS ini kan berat, tidak hanya bekerja pada 14 Februari saja, tetapi sebelum hari H pencoblosan hingga saat rekapitulasi akan bekerja sepanjang waktu. oleh karena itu stamina ini penting, jadi kita utamakan untuk tenaga kaum muda," imbuh suryatana sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani juga menambahkan bahwa sesuai instruksi KPU RI kepada KPU ditingkat Kabupaten/Kota harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau screening kepada semua anggota KPPS.

"Kita lalukan Screening melalui BPJS. Sehingga kita dapat memastikan bahwa setiap anggota KPPS telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai mitigasi resiko ketika terjadi hal yang tidak diinginkan saat proses pekerjaan mereka sehingga dapat tercover nantinya," jelas Lili.

Namun terkait mekanisme nanti apakah ada tim medis di setiap masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dirapatkan kembali oleh KPU ditingkat Kabupaten/Kota.

"Yang jelas kami dari KPU Bulungan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Bapak Bupati mengenai ini," tutup Lili Suryani.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana