Pemprov Kaltara Minta Penyandang Disabilitas Diberi Ruang dan Ikut Serta Dalam Pembangunan Daerah

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali membuka suara terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik ekonomi dan sosial di Kaltara.

Wakil Gubernur (Wagub), Kaltara, Yansen Tipa Pada mengatakan, bahwa masih umumnya permasalahan ketimpangan dan kesetaraan yang menjadi isu global yang telah diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.

Di mana Ketimpangan pembangunan yang memarjinalkan kelompok tertentu telah menyebabkan kemiskinan struktural dan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sulit diurai.

Pemprov Kaltara secara terus menerus telah menggerakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 13 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Baca juga: Menjelang Februari 2024, Harga Hp iPhone 11 Pro Max Turun Drastis, Cek Detailnya

"Dalam hal ini, kita harus mendorong keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Selama ini, tidak sedikit dari kita berpandangan bahwa kekurangan mereka adalah sebuah kelemahan dan itu tidak boleh dibenarkan," kata Yansen kepada TribunKaltara.com, Senin (29/1).

Menurut Yansen, potensi yang dimiliki oleh penyendang disabilitas ini perlu lebih diperhatikan dan dikembangkan. Diamana sejak tahun 2020 hingga 2022 capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltara terus meningkat. Yang mana pada tahun 2020 capaian IPG Kaltara sebesar 86,67 persen; 2021 87,30 persen; dan 2022 sebesar 87,85 persen. Oleh karena itu Pemprov Kaltara terus berupaya dalam memberikan ruang bagi kelompok penyandang disabilitas.

"Sebenernya kami selalu memberikan dorongan kepada setiap orang tua yang memang memiliki anak dengan kebutuhan khusus agar mau melaporkan untuk dapat kami data. Hingga saat ini jumlah disabilitas kurang lebih 800 orang, itu yang telah terdata," ungkap Yansen.

Oleh karena itu, kelompok disabilitas ini harus diberikan akses untuk menujukkan karya dan keterampilannya. Dalam hal ini, Pemprov Kaltara telah menghadirkan fasilitas untuk mendorong agar kelompok disabilitas ini dapat muncul dipermukaan kehadiranya.

"Kita telah berikan dorongan serta fasilitas untuk mereka (disabilitas), seperti adanya beberapa lembaga sosial yang telah dibentuk, menghadirkan mereka dalam beberapa aktivitas dan event di Kaltara. Salah satunya yakni menghadirkan mereka pada persembahan Musik Alam Fest 2K23 dan Benuanta Fest 2K23," jelasnya.

Namun, terkait bagaimana peluang kelompok disabilitas untuk mengisi posisi dalam pemerintahan yakni sebagai pegawai, Yansen belum dapat memberikan kepastian. Hal tersebut karena proses perekrutan pegawai dalam lingkup pemerintahan telah diatur oleh pusat.

"Sebenarnya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Tidak Tetap (PTT) lah yang tidak memberikan ruang bagi kelompok disabilitas. Untuk Kaltara telah memberikan ruang, namun formasinya belum ada, jika nanti sudah ada formasinya tetap akan kita berikan dorongan," imbuhnya.

Sementara itu, Dara, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Kaltara, yang juga salah satu penyandang disabilitas mengatakan bahwa untuk tahun ini peran pemerintah telah cukup optimal dalam melibatkan dan meperkenalkan disabilitas kepada masyarakat.

Baca juga: Dilaksanakan Transparan, Sekprov Kaltara Minta Bijak Tentukan Prioritas Pengadaan Barang dan Jasa

"Untuk tahun ini sudah optimal, namun ditahun-tahun sebelumnya belum maksimal, karena kita tidak dilibatkan atau diperkenalkan oleh pemerintah setempat. untuk saat ini sudah diberi ruang untuk menyampaikan penndapat maupun karya, namun tidak 100 persen. kemungkinan 80 persen karena sambil berjalan," bebernya.

Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah dapat membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan serta mengeksplore kemampuan masing-masing agar tidak ada lagi disabilitas menjadi pengangguran.

"Walaupun tidak harus menjadi pegawai, kita berharap agar diberikan pelatihan keterampilan, seperti membatik, menulis atau lainya," tutupnya.

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana