Pilpres 2024
INILAH Penjelasan Menteri Sri Mulyani, Airlangga, Risma, Muhadjir terkait Dana Bansos di Sidang MK
Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksikan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Nilainya setara dengan Rp 13 triliun. Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.
"(Dilakukan) periode Januari sampai Desember 2023, dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September," ujar Airlangga.
Dalam keterangan Airlangga, negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina.

Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.
Sedangkan negara lain yang dijadikan contoh Airlangga adalah India yang memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk.
Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.
Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024.
Politikus PDI-P itu mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.
Baca juga: Hadiri Sidang Pertama Sengketa Pilpres di MK, Ganjar dan Anies Kompak Tuding Ada Intervensi Jokowi
"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000.
Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.
Risma menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.
"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat.
Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka.
Menteri Keuangan
Sri Mulyani
Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto
Airlangga
Menteri Sosial
Tri Rismaharini
Menko PMK
Muhadjir Effendy
sidang
Mahkamah Konstitusi
dana bansos
APBN
Anies-Muhaimin
Hadiri Proses Penetapan Capres-Cawapres Terpilih, Anies: Masih Banyak Catatan dalam Sidang MK |
![]() |
---|
MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, Reaksi Prabowo? Gerindra: Segera Temui Megawati |
![]() |
---|
Putusan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Jadwal Penetapan Prabowo-Gibran Capres Cawapres Terpilih? |
![]() |
---|
HARTA 8 Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilpres, Lengkap Terkaya dan Termiskin, Ipar Jokowi tak Masuk |
![]() |
---|
Putusan MK: Hakim Bahas Bansos dan Dugaan Cawe-cawe Jokowi di Pilpres, Beda Reaksi Anies dan Ganjar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.