Pilpres 2024

INILAH Penjelasan Menteri Sri Mulyani, Airlangga, Risma, Muhadjir terkait Dana Bansos di Sidang MK

Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksikan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Editor: Sumarsono
kolase/kompas.com
Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksikan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). 

Nilainya setara dengan Rp 13 triliun. Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

"(Dilakukan) periode Januari sampai Desember 2023, dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September," ujar Airlangga.

Dalam keterangan Airlangga, negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

Sedangkan negara lain yang dijadikan contoh Airlangga adalah India yang memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk.

Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024.

Politikus PDI-P itu mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.

Baca juga: Hadiri Sidang Pertama Sengketa Pilpres di MK, Ganjar dan Anies Kompak Tuding Ada Intervensi Jokowi

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000.

Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Risma menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini terharu saat memeluk Stela seorang pelajar SD kelas IV di SDK (sekolah dasar Katolik) Fransisco-Yashinta Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (03/11/2023), siang
Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini terharu saat memeluk Stela seorang pelajar SD kelas IV di SDK (sekolah dasar Katolik) Fransisco-Yashinta Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (03/11/2023), siang (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat.

Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved