INILAH Penjelasan Menteri Sri Mulyani, Airlangga, Risma, Muhadjir terkait Dana Bansos di Sidang MK

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksikan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri yang hadir Menko Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kedatangan empat menteri ini memenuhi panggilan Ketua MK untuk dimintai keterangan berkaitan tentang sejumlah kebijakan pemerintah yang didalilkan dua pemohon sebagai upaya pemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Selain, para menteri ini sebagai saksi sengketa Pilpres 2024, MK juga mendatangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ).

Berikut penjelasan empat menteri Kabinet Indonesia Maju di depan Sidang MK:

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya, menegaskan pembahasan dan penetapan APBN dilakukan sebelum adanya tahapan Pilpres 2024.

Baca juga: Kekayaan Airlangga, Risma, Muhadjir, dan Sri Mulyani: Menteri Jokowi Dipanggil MK, Siapa Termiskin?

 “Proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023,” kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com.

Sri Mulyani menegaskan, penyusunan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR RI telah disusun dan ditetapkan sebelum tahapan pesta demokrasi.

Pemerintah dan DPR menetapkan APBN sebelum adanya penetapan pasangan Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU waktu penetapan undang-undang APBN 2024 telah selesai,” kata Sri Mulyani.

“Bahkan sebelum waktu penetapan pasangan Capres-Cawapres pada tanggal 13 November 2023,” imbuhnya.

Selanjutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak hanya Indonesia yang memberikan bantuan sosial akibat krisis iklim El Nino.

Dia menyebut, beberapa negara juga memberikan bansos akibat dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan dan mengganggu stabilitas harga bahan pokok.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial," kata Airlangga dalam sidang sengketa pemilihan presiden di MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Singapura misalnya, memberikan bantuan sosial sebesar 800 dollar Singapura per orang untuk 2,5 juta jiwa untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Bakal Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK, hanya Hakim Boleh Bertanya

Nilainya setara dengan Rp 13 triliun. Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

"(Dilakukan) periode Januari sampai Desember 2023, dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September," ujar Airlangga.

Dalam keterangan Airlangga, negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina.

Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

Sedangkan negara lain yang dijadikan contoh Airlangga adalah India yang memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk.

Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024.

Politikus PDI-P itu mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial dalam kementeriannya.

Baca juga: Hadiri Sidang Pertama Sengketa Pilpres di MK, Ganjar dan Anies Kompak Tuding Ada Intervensi Jokowi

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000.

Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.

Risma menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang per November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat.

Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka.

Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," katanya lagi.

Terakhir, Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan soal pemilihan lokasi kunjungan kerja dan pembagian bantuan sosial (bansos) .

Baca juga: 8 Hakim Tangani Sengketa Pilpres 2025 di MK, Hari Ini Sidang Perdana, Polri Siagakan 400 Personel

Muhadjir mengatakan bahwa pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan yaitu keadaan tingkat kemiskinan, tingkat prevalensi dan angka stunting.

Faktor demografi dan geografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bansos maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut.

Hal ini termasuk inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya.

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.

Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakkan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaiakan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," kata Muhadjir. (*)