Daftar 5 Provinsi Tingkat Kerawanan Tinggi pada Pilkada Serentak 2024, Termasuk Kalimantan Timur

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanan Pilkada hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders.

2. Praktik politik uang

Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari.

Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak.

3. Polarisasi masyarakat dan dukungan publik.

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pilkada berjalan.

Politisasi SARA, penyebaran hoax, fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

4. Penggunaan media sosial untuk kontestasi Pilkada

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah- langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak poltik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Baca juga: Waspada Serangan Fajar saat Masa Tenang Pemilu 2024, KPK Sebut Kerawanan Meningkat

 5. Konteks keserentakan Pemilu dan Pilkada

Jarak antara Pilpres serta Pemilu Legislatif dengan Pilkada serentak 2024 dilaksanakan dalam tahun yang sama.

Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif.

Peristiwa mutakhir terkait syarat pencalonan berkontribusi pada kerawanan pada proses pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

6. Masalah keamanan

Intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik berpotensi terjadi. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pilkada harus segera disiapkan.