Uji Publik IMM Kaltara, Yansen TP Beber Harmonisasi: Libatkan Rakyat Pembangunan Pasti Berhasil

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Kaltara melaksanakan uji publik " Menantang yang Matang " dua bakal Pasangan Calon Gubernur Kaltara. 

Di agenda siang kemarin, Sabtu (21/9/2024), Calon Gubernur Kaltara dan Calon Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP-Suratno  ( YESS ) menjadi kandidat pertama yang menghadiri undangan uji publik  gelaran  IMM.

Lima panelis dihadirkan dari berbagai unsur di antaranya dari akademisi membahas persoalan potensi Kaltara yang memiliki surga bahan baku yakni dari Rukisah Saleh, Dekan Fakultas FPIK UBT kemudian ada pakar ekonomi Ana Sriekningsih sekaligus Direktur Poltek Bisnis Kaltara membahas komitmen kemajuan UMKM Kaltara, dari sisi pandangan komitmen tata struktural pemerintahan dan penurunan angka kemiskinan yang disampaikan Prof Yahya Ahmad Zein sekaligus Dekan Fakultas Hukum UBT. 

Kemudian dua orang panelis lainnya yakni Maria Ulfa dari Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara yang menyoroti komitmen layanan publik di perbatasan dan desa terpencil, serta dari Ketua PDM Tarakan dan Rektor Instekmu Tarakan, Sabar Santuso yang membahas komitmen pendidikan di Kaltara termasuk wilayah pedalaman.

Baca juga: DPT Pilkada Kota Samarinda Bertambah 8.000 Pemilih, Penambahan Pemilih Pemula dan Perpindahan Warga

Dr Yansen TP didampingi Suratno menjawab semua pertanyaan panelisi secara tuntas. 

Ditemui usai kegiatan, Yansen TP menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini, menurutnya menjadi sesuatu tepat dan bisa menjadi strategi pembinaan politik bagi masyarakat khsususnya mahasiswa.

Menurutnya menjadi penting karena ini menjadi media informasi bagi masyarakat dan ini dimanfaatkan pihaknya  secara positif hadir untuk menyampaikan apa yang ingin dilakukan jika kelak nanti diberikan kepercayaan oleh masyarakat membangun Kaltara.

"Apresiasi dan mudahan informasi ini tersebar dan tersampaikan ke masyarakat sehingga ketika nanti di momen pilkada tanggal 27 November mereka memilih berdasarkan asumsi bahwa pemimpin harus punya gagasan kemampuan apa yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat," terang Dr. Yansen TP didampingi pasangannya, Brigjend TNI Purn. Suratno.

Ia menjelaskan lagi berbicara harmonisasi yang juga turut dibahas di momen uji publik tadi, menurutnya tidak perlu diperdebatkan jika tak ada pengalaman.

 Ia menjelaskan contoh harmonisasi antara gubernur dan waki dimana ada pekerjaan yang tak bisa dikerjakan gubernur  sehingga wakil tak hanya menunggu atau menjadi ban serep.

"Ada hal tak bisa dikerjakan gubernur tapi wakil bisa mengerjakan, oleh sebab itu saya mengajak Pak Suratno menjadi wakil di sini ada porsi menjadi tanggung jawab beliau dan harus dikerjakan dengan kesiapan kemampuan," ujar Yansen TP.

Kemudian ia di kesempatan itu juga menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai ide gagasan mengembalikan kepada rakyat membangun Kaltara.

Artinya berbicara pembangunan, keberhasilan pembangunan ketika melibatkan rakyat. Empat kompetensi pimpinan, salah satunya kompetensi teknokratik.

Harus memiliki kemampuan politi dan pemahaman ideologi bangsa dan negara  dalam hal ini mampu melibatkan  rakyat dalam pembangunan.

"Seorang pimpinan tidak mampu membawa masyarakat artinya pimpinan itu tidak mengerti apa tanggung jawabnya. Saya yakin bersama Pak Suratno ini bisa diwujudkan karena ada proses yang harus dilewati. Kita tahu rakyat sejahtera harus ada indikatornya,"l bebernya. 

Maka untuk tahu indikatornya, ada caranya. Yang jelas  lanjutnya, keberhasilan pembangunan apabila pemerinrag melibatkan rakyat dalam pembangunan.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Nunukan Kaltara Tetapkan 144 Lokasi Pemasangan APK Paslon

Kemudian juga, apabila rakyat bisa menghasilkan produk. Bicara sejahtera rakyat menikmati produk mereka sendiri artinya menghasilkan produk sendiri untuk memenubi kebutuhan.

 Salah satunya sebisa mungkin masyarakat yang memiliki dan tinggal di lahan luas berpotensi produksi pangan sendiri tidak bergantung daerah lain seperti beras.

"Kita punya lahan cukup diolah tinggal buka ruang untuk rakyat bisa mengolah," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah