Calon Tunggal di Pilkada Tarakan, dr Khairul Tetap Kerja Keras Datangi Warga: Edukasi 20 Program

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Meski menjadi paslon tunggal di Pilkada Tarakan, tak lantas membuat Paslon Khairul-Ibnu Saud Sejahterakan Masyarakat ( Kharisma) hanya berpangku tangan menunggu hari H tiba. 

Dua pasangan ini tetap bergerak di tengah keterbatasan waktu kampanye yang hanya disediakan kurang lebih dua bulan.

Menjadi paslon tunggal ternyata menurut Khairul, dalam Podcast bersama TribunKaltara.com Bedah visi misi dan 20 Program, sama sulitnya jika memiliki pesaing atau lebih dari satu paslon yang mendaftar.

Salah satunya munculnya kubu kolom kosong.

Baca juga: Pandangan Politisi Senior Soal Pilkada Calon Tunggal Malinau Kaltara: Kompetisi Sering Berakhir Luka 

Namun demikian, menurut pria yang akrab disapa Pak Dokter ini, itu adalah dinamika politik.

Secara konstitusi kata Khairul dalam PKPU sudah dijelaskan calon tunggal maka pendampingnya adalah kolom kosong.

Kolom kosong  ini memberikan alternative kepada masyarakat yang memang mungkin tidak memilih ke paslon tunggal.

“Hidup di dunia ini rasanya gak ada 100 persen bisa disukai. Nabi saja Rasulullah yang sudah baik di-recomended Allah SWT ada yang gak suka. Menurut saya di dunia  ini tidak ada 100 persen. Persoalannya seberapa banyak, kalau memang lebih banyak tidak suka dari yang menyukai itu yang menjadi problem,” ungkapnya mengawali Podcast.

Khairul  mengakui banyak batu sandungan yang harus dilalui dari sejak sebelum pendaftaran kemudian masa penetapan calon sampai dengan nanti menuju hari H.

Ia mengulas lagi bahwa saat mencalonkan diri, semua parpol bergabung ke pihaknya karena melihat survei,  itu adalah hasil jajak pendapat walaupun secara sampling dari masyarakat.

Hasil jajak pendapat secara acak samplingnya diambil, berdasarkan juga survei masing-masing parpol sebelum turunnya B1KWK,  yang berpotensi menang hasil jajak pendapat adalah Pak Dokter. 

Sehingga lanjutnya, jangan sampai muncul persepsi masyarakat adanya istilah kesepakatan jahat memborong partai. 

"Karena partai yang membentuk pilihan dan lembaga survei partai yang menunjuk bukan kamu. Hasilnya nama kami masih bertahan di kalangan masyarakat dan inilah disampaikan ke DPP dasar menetapkan calon. Memang tidak 100 persen, tapi ada 60 persen, yang tidak memilih misalnnya 20 persen, selebihnya  belum menentukan sikap, kan begitu," ujar Khairul.

Bisa saja  hasil survei 60 persen adalah pemilih tradisional yang sejak awal memahami apa yang telah dilakukan pihaknya selama memimpin Tarakan kurang lebih lima tahun lalu.

Lalu kemudian dimungkinkan ada juga pemilih tidak memilih masuk di persentase 20 persen. 

"Karena mungkin tidak cocok, itu wajar saja,” ungkapnya.

Ia menjelaskan lagi bahwa ia hanya manusia biasa dan tidak mampu mengkaver  semua hal.

Namun satu yang ia ingin pesankan dan harus dipercayai yakni, setiap pemimpin tidak akan menginginkan rakyat menderita.

Jika ada program tidak menyentuh maka semua kembali ke mayoritas misalnya pelayanan dasar.

Baca juga: 100 Persen Logistik Pilkada Tiba, 60.953 Surat Suara Pilbup Malinau Dalam Proses Sortir Lipat

“Bahwa misal ada tidak dapat beasiswa tidak mampu, ini persoalan deviasi di lapangan. Saya memastikan semua, kan perangkat sudah ada. Mungkin perangkat sudah jalan tapi mohon maaf, Tarakan ini kan pergerakan manusianya berbeda dengan wilayah lain. Setiap tahun bertambah 8.000-10.000 jiwa. Orang datang mencari pekerjaan awalnya mungkin tidak mampu kemudian tidak terdata,” jelasnya.

Bisa jadi yang kategori tersebutlah tak terjangkau.

Berbicara suka dan tak suka, Ia melanjutkan lagi bahwa tidak mungkin juga ia meminta semua orang menyukai dirinya. 

“Ibarat saya punya anak empat, beda-beda pikirannya. Apalagi saya pernah jadi walikota, ada berbagai orang ada PNS, TNI Polri, ada petani petambak, buruh, pengangguran, preman. Jadi tentu mindset berpikir berbeda, kebutuhan juga sangat variatif yang tidak mungkin diakomodasi semua negara. Maka berbicara program harus mayority orang itu. Itulah menurut saya bahwa kita tidak boleh baper kalau ada yang tidak menyukai,” jelasnya.

Jika ada kelompok yang tidak suka dan membuat aliansi lanjutnya, menurutnya sah-sah saja dan ia tidak mempermasalahkan asalkan tetap berpolitik secara santun dan tidak membuat hoaks, membuat fitnah, dan melakukan black campaign.

 “Sampaikan alasan anda kenapa tidak memilih, atau tidak suka. Kan selesai sampai di situ. Tapi kalau buat hoaks, kami akan klarifikasi, dan kalau udah kelewatan akan kami laporkan. Jangan sampai tidak ditangkis, ini di-frame di masyarakat ternyata Pak Dokter begini padahal ini cerita yang tidak ada data faktanya. Selama ada fakta silakan,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinkes Tarakan kemudian Sekda Kota Tarakan ini.

Kemudian dari sisi pembangunan misalnya selama lima tahun semisal ada yang tidak terekspos itu karena pihaknya tak ada waktu mengekspos keseluruhan progres yang sudah dilakukan. 

Menurutnya pemerintah terlalu santun.

Tidak semua yang dibangun perlu diekspos karena tidak cukup waktu mempromosikan. 

“Tuntunan kami harus menyelesaikan 16 program  yang dijanjikan ke masayrakat, menyelesaikan pelayanan dasar dan melaksanakan standar minimal ditetapkan pemerintah pusat yang harus kami jalankan. Itulah esensi pemerintahan yang kami laksanakan. Jika ada yang memberikan narasi misalnya berseberangan silakan saja, tapi jangan hoaks dan fitnah,” terangnya.

Apalagi lanjutnya bicara primodialisme, paham yang membahas suku agama, golongan. 

Karena ini berbicara kepentingan masyarakat. Ia berharap jangan sampai paham ini memecah belah masyarakat. 

Yang jelas, Ia saat ini fokus pada visi misi namun jika ada yang perlu diklarifikasi, maka pihaknya akan memberikan penjelasan yang sebenarnya. 

“Misalnya bicara utang, saya harus menyampaikan bahwa ada beban yang ditinggalkan. Selama ini orang berpikir agak lamban pembangunan karena ada yang harus diselesaikan urusan masa lalu. Karena saya diserang maka kami ungkapkan alasan kami. Termasuk beberapa kegiatan dikerjakan tahun ini, itu sudah ditetapkan di kempemimpinan kami di tahun lalu,” beberny.

Sehingga lanjutnya, menurutnya ia berharap semua  masyarakat diharapkan tetap berpolitik santun, rasional dan menghilangkan primordialisme.

Baca juga: Pj Bupati PPU Buka Sosialisasi Pendidikan Politik, Ajak Generasi Muda Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 

Apalagi selama lima tahun menjabat, persatuan dan kesatuan telah terajut dan berjalan dengan baik hampir tidak ada gejolak suku dan agama. 

“Kita berusaha menempatkan diri sebagai orangtua yang mengayomi, jangan dirusak hanya karena tujuan kepentingan sesaat pribadi,” jelasnya.

Sehingga kembali ia menegaskan, jika ada pilihan berbeda, ia menyilakan dan itu hal wajar.

Jika ada yang  sentimen dengan dirinya, itu juga menjadi hak yang bersangkutan karena setiap orang memiliki frame sendiri atau pandangan sendiri terhadap dirinya.

Ditanya mana lebih sulit calon tunggal atau ada pesaing paslon lain?

Ia jujur menjawab semua sama saja.

Misalnya, jika ia dengan status paslon tunggal bersama Ibnu Saud, ia bahkan tetap akan berjuang melakukan sosialisasi.

Bahkan aktivitasnya cukup padat karena untuk menyambangi warga secara door to door menyampaikan visi misi.

“Pagi terima tamu, setelah Zuhur mulai jalan bersama Pak Wakil. Istri saya tidak di rumah karena sudah jalan, jadi kami sama-sama berbagi karena waktu tidak cukup. Kalau saya anggap ringan, semestinya santai saja namun mau satu paslon atau banyak paslon sama saja,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan bahwa mengapa parpol mendukung karena melihat hasil jajak pendapat.

Jajak pendapat baik mayoritas menginginkan dirinya sebagai kepala daerah karena melihat kinerja 5 tahun.

Jika ada yang tidak menginginkanya menurutnya masih hal wajar.

Berrbicara demokrasi itu adalah mayoritas bukan total coverage.

“Pertimbangan orang macam-macam. Ada pertimbangan tidak berhasil program, atau macam-macam lainnya. Saya tidak bisa mengakomodasi ketidaksukaan itu,” jelasnya.

Terakhir yang ia ingin sampaikan dan komitmen jika terpilih yang pasti bahwa ia menyampaikan calon tunggal bukan sesuatu yang jelek dan ini adalah fakta demokrasi.

Kemudian apakah dengan paslon tunggal tidak terjadi politik dagang sapi, menurutnya tidak. 

Karena penyusunan anggaran pemerintah daerah ada rambu dan mekanismenya.

“Ada buttom up planning dan top down planning tetap berjalan. Top down misalnya program yang kami tetapkan sekarang. Buttom up planning, ada namanya musrenbang kelurahan, kota termasuk pembahsan di tingkat dewan. Mau didukung satu atau banyak partai, apapaun terjadi setiap kepala daerah harus mengikuti rambu. Tidak ada istilah calon tunggal semua seenaknya. Rambu anggaran misalnya porsi anggaran minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, anggaran belanja aparatur tidak melebihi 40 persen ini sudah diatur,” tegasnya.

Sehingga ia meminta masyarakat tak perlu khawatir jika semua parpol mendukung dirinya. Ia menjamin tak ada istilah dagang sapi.

Ia menjamin akan tetap bekerja sesuai standar.

Tentu nanti juga akan melalui perdebatan dan pembahasan anggaran akan tetap terjadi.

Namun jika sudah satu visi program bisa berjalan dengan baik.

“Katakanlah perbaikan jalan, mungkin anggota partai ini bukan konstituennya, kalau ditolak, ujungnya malah merugikan masyarakat. Tapi kalau satu visi satu tujuan, pasti tidak mungkin disebut itu kepentingan Pak Dokter Khairul sendiri,” jelasnya. 

Jika semua sama visinya masuk dalam satu koalisi maka akan lebih kuat dan mengurangi obstacle atau halangan dalam bagaimana agar berjalan cepat dari sisi pembangunan. 

Di kesempatan itu ia juga ingin mengedukasi bahwa jika ada yang kekeuh tak ingin paslon tunggal, maka konstitusinya yang harus diubah, jangan  beri peluang ke calon tunggal. 

"Sehingga ketika muncul calon tunggal, lalu paslon disalahkan. Saya hanya menerima dukungan dan tidak ada upaya menjegal dukungan. Justru kemarin wakil saya juga maju sendiri awalnya namun setelah melihat fakta politik lebih bagus bergabung. Keputusan MK terbaru juga beri peluang bagi parpol usung calon sendiri tapi tidak ada juga. KPU sudah beri ruang tiga hari tidak ada juga yang mendaftar. Bahkan di kami bertambah dukungan ada lagi partai sebelumnya tidak mendukung seperti Gelora sekarang ikut mendukung,” jelasnya.

Dalam konstentasi pemilihan kata Khairul, tujuan akhir adalah pemenangan. 

Agar bisa menjalankan program yang sudah dijanjikan. 

Seberapaun potensi akan bergabung dari parpol pihaknya pasti akan mengakomodir.

Parpol mendukung pasti  melihat dari figur incumbent dan track recors yang telah dikerjakan.

“Sekelas Gerindra sebagai parpol pemilu menjatuhkan ke kami juga," paparnya.

Dulu juga dari KPU memberikan kesempatan maju calon independen.

Sehingga jika menginginkan, harudnya maju melalui calon independen.

"Tanpa partai bisa independen mengumpulkan KTP. Peluang konstitusi telah diberikan. Di tahun awal saya maju 2018 juga ada independen maju, sebelumnya juga ada yang tidak melalui partai, mengapa tidak dicoba jika ada kelompok yang berseberangan, ruang itu ada, kami tidak ada upaya menjegal,” tukasnya.

Baca juga: Upah Rp 500 Perlembar, KPU Tana Tidung Kaltara Mulai Lipat dan Sortir Surat Suara Pilkada 2024

Kemarin juga saat ada putusan MK, sudah ada parpol yang tak punya kursi berhak mengusung calonnya.

Namun nyatanya tak ada juga yang mendaftarkan diri ke KPU lanjutnya.

“Saya incumbent saja berjuang sampai malam menarik simpatik masyarakat, menjual ide. Saya tetap berjalan ke masyarakat berjualan ini loh yang saya lakukan kalau memilih saya. Sekali lagi ini hasil survei. Dan saya merasa bukan sempurna, kalau ada yang tidak suka, kita tak bisa memaksa orang suka kita,” tukasnya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah