Tingkatkan Perekonomian Sektor Pariwisata di Tarakan, Kharisma Kembangkan Wisata Kuliner dan Sejarah

“Kemudian juga terakhir, membangun kerja sama dengan negara tetangga. Ada upaya di sana mencegah barang itu keluar masuk ke Tarakan. Ini perlu border meeting Tarakan, Nunukan dan Sabah Malaysia dan Brunei agar ada kesamaan persepsi, kesamaan rasa menjaga wilayah masing-masing, barang yang tidak bagus jangan dikirimlah,” paparnya.

Ibnu Saud, menambahkan bahwa  paling penting harus ada kesadaran hukum. Kemudian kekompakan kepolisian, kejaksaan dan aparat terkait dilibatkan melakukan penegakan karena melanggar hukum. 

Selanjutnya putaran ketiga segmen keempat, Kharisma mendapat pertanyaan berkaitan (d1) sub tema ekonomi. Dimana pertanyaan disampaikan moderator adalah langkah konkret mendorong pemanfaatan digitalisasi ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja UMKM.
Menjawab pertanyaan ini, Khairul menjelaskan harus dibedakan sektor informal dan formal.

UMKM menjadi sokoguru dari perekonomian khususnya di Tarakan. Ia menyebutkan selama periode pertama, 87 persen UMKM menyerap tenaga kerja yang ada di Tarakan sisanya adalah sektor formal.

Paslon Nomor Urut 1, Khairul-Ibnu Saud (Kharisma) menjawab segmen kedua debat perdana penajaman visi misi dan program paslon di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024-2029.

“Sektor informal termasuk UMKM itu 87 persen. Kemudian pertumbuhan  ekonomi  di Tarakan itu 93 persen ditopang  sektor UMKM. Ini menjadi sangat penting dan urgen untuk didukung. Semasa awal menjabat 2019 UMKM kita di kisaran 7.000 tahun 2019 dan 2023 kemarin 28.00,” sebutnya.

Sehingga pemerintah harus menginisiasi di tengah era digital dan marketplasce menjadi suatu keniscayaan harus dihadapi. Maka strategi melatih pelaku UMKM melek teknologi. Ibu rumah tangga pelaku UMKM dilatih mengemas, membuat konten dan difasilitasi market place. “Termasuk membeli produk lokal sendiir, baju batik misalnya didorong mereka untuk dicetak dan kita beli sehingga tumbuh minat memproduksi,” jelasnya.

Ibnu Saud, Calon Wali Kota  Tarakan juga menambahkan   bahwa pelaku UMKM harus dibantu. Salah satunya optimalisasi program pemerintah pusat dari sisi penghapusan utang yang akan dicanangkan sehingga pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan modal.

Baca juga: Debat Publik Pertama Pilwali Tarakan di Jakarta, Khairul Ngaku Tidak Ada Persiapan Khusus

Putaran keempat,  pertanyaan berkaitan dengan kota cerdas dimanaditandai  pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Begitu juga  meminimalisir kontak langsung  pengguna layanan dan petugas layanan. Selain konsep MPP yang dikenal, langkah apa yang bisa diterapkan Kharisma berkaitan inovasi menjawab kebutuhan pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan buatan dalam layanan public. 

Khairul menjawab bahwa dulu, visi adalah terwujudnya Kota Tarakan sebagai kota maju menuju Smart City. Sekarang adalah kota cerdas fokus perdagangan ekonomi kreatif dan perikanan dan kelautan. “Kita dulu konsen digitalisasi. 90 persen layanan terdigitalisasi. Mau urus perizinan ada OSS. 

“AI ke depan Pemkot harus mengikuti perkembanga. Dunia tanpa batas akan terjadi, pengembangan ke depan banyak produk di kesehatan salah satunya sudah dimulai, termasuk metaverse kita agak sedikit tertinggal dan ini bagian pekerjaan rumah,” jelasnya.

Ibnu Saud menambahkan bahwa di sektor ini masih harus dilakukan banyak hal. Sehingga pemerintah kota harus mengajak kerja sama dengan universitas di Kaltara dan universitas top di Indonesia sehingga AI bisa diaplikasikan. “Karena ini bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan,” terangnya. 

Baca juga: Debat Perdana Pilwali Tarakan, Paslon Kharisma Janji Siapkan Infrastruktur dan Beasiswa

Segmen kelima, poin E1 dan E2 pertanyaan disusun panelis dari masyarakat. Pertanyaan pertama berkaitan dengan strategi membantu keluarga kelas ekonomi menengah agar tetap survive dan naik kelas di tengah gaji pas-pasan dan sulit mendapat bantuan pemerintah.
Menjawab dari sisi strategi kata Khairul, pertama harus melihat apakah pekerja sektor formal atau informal. Tentu harus melihat kebutuhan. “Sektor formal ada evaluasi Upah Minimum Kota agar sesuai kebutuhan dan inflasi. Jika tidak punya pekerjaan sektor formal, maka di sektor informal ada bantuan misalnya langsung dari pemerintah misalnya ada usaha mikro kecil ya kita bantu,” terangnya.

Salah satunya lewat permodalan dana bergulir. Membantu UMKM salah satunya sebagaimana visi misi yang sudah dicanangkan.  Jika sudah naik kelas, maka dialihkan kepada yang lain. “Bantuan dana bergulr  harus diberikan kepada UMKM kita yang layak berdasarkan hasil penilaian yang serius mau berusaha. Kemudian tingkat kemahalan, bergantung inflasi dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya suplai,” ujarnya.