Bupati Nunukan Sampaikan Nota Keuangan RAPBD, Pendapatan Turun, Layanan Publik Tetap Diprioritaskan

Pendapatan Daerah: diproyeksikan Rp1,797 triliun, turun 4 persen dibandingkan sebelum perubahan 2025.

Belanja Daerah: direncanakan Rp1,992 triliun, turun 7,03 persen.

Penerimaan Pembiayaan: mencapai Rp198,44 miliar, naik 32,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan daerah, terutama dari komponen Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Bagi Hasil (DBH), disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

“Penurunan DBH tentu berdampak pada ruang fiskal kita. Karena itu, efisiensi tetap kita lakukan, namun tanpa mengurangi belanja wajib terutama pendidikan dan kesehatan,” tegas Irwan.

Ia memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memenuhi alokasi minimal 20 persen belanja pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan pembayaran iuran BPJS masyarakat.

“Belanja infrastruktur juga tetap diarahkan untuk meningkatkan layanan publik dan konektivitas antarwilayah,” kata Irwan.

Menunggu Bantuan Keuangan Pemprov Kaltara

Selain itu, Irwan turut menjelaskan bahwa hingga penyampaian Nota Keuangan tersebut, alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum termasuk dalam proyeksi RAPBD 2026.

Baca juga: Perkuat Kesiapsiagaan, Pemkab Nunukan Bentuk TRC dan Tim Jitupasna, Respon Bencana Cepat dan Akurat

Alokasi tersebut akan disesuaikan bersama DPRD dalam pembahasan lanjutan.

Irwan berharap RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD.

“Semoga penyusunan APBD 2026 berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis