TAG
netralitas ASN
-
TOK! Seorang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Pemkab PPU divonis hukuman penjara selama 1 bulan, karena terbukti bersalah terlibat ikut kampanye Pilkada.
Selasa, 24 Desember 2024
-
Badan Pengawas Pemilu menangani satu temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Malinau, Kalimantan Utara, Senin (14/10/2024)
Senin, 14 Oktober 2024
-
Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi netralitas ASN tahun 2024, Pj Bupati mengingatkan ASN untuk tidak terlibat politik praktis.
Jumat, 13 September 2024
-
Bawaslu Kaltara kembali mengingatkan, kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam politik praktis untuk tetap menjaga netralitasnya.
Sabtu, 7 September 2024
-
Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprapto menjelaskan terkait potensi Pelanggaran Pilkada yang kemungkinan dapat terjadi.
Senin, 27 Mei 2024
-
Gubernur Kaltara komitmennya mewujudkan netralitas dan profesionalisme ASN dan non-ASN agar Pemilu terselenggara dengan sukses dan demokratis.
Senin, 5 Februari 2024
-
Ada penulusuran dugaan kasus Netralitas ASN. Selama tahapan kampanye Pemilu 2024 di Malinau, pengawas belum mendapatkan adanya laporan pelanggaran.
Senin, 22 Januari 2024
-
Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hanafiah tegaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral pada Pemilu 2024.
Selasa, 19 Desember 2023
-
Pelanggaran netralitas ASN tahun 2020 capai 621 kasus, sejumlah besar dilakukan melalui media sosial.
Senin, 16 November 2020
-
Mendagri Tito Karnavian tak main-main menegakkan netralitas ASN di Pilkada, sudah ada petahana yang didiskualifikasi.
Selasa, 20 Oktober 2020
-
Deklarasi netralitas ASN Kalimantan Utara jelang Pilkada serentak, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi meminta tak cuma sebatas seremonial
Kamis, 15 Oktober 2020
-
Ketua Bawaslu Kaltara Suryani akui proses 13 dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk netralitas ASN.
Rabu, 7 Oktober 2020
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
