Jusuf Kalla Ungkap Modal untuk Jadi Ketua Umum Partai Golkar Rp600 Miliar, Tolak Wacana Munaslub

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengungkapkan, butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi Ketua Umum sebuah partai politik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7/2023).

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik.

Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi Menteri tidak boleh jadi pengusaha.

Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketua Umum Partai Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009.

Saat itu, ia menjadi Ketua Umum usai terpilih jadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Bertemu Ketum Demokrat AHY, Jusuf Kalla Sebut Anies Baswedan Ingin Cawapres dari Koalisi Perubahan

JK menyebut posisi Ketua Umum Partai Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara.

Dengan posisi sebagai Wakil Presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini.

Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Partai Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali.

Kalau sekarang Anda mau jadi Ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500 miliar hingga Rp600 miliar," katanya.

Hal itu kata JK tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

Baca juga: Tanggapi Isu Munaslub, Al-Hidayah Solid Dukung Airlangga, Hetifah Ajak Elite Golkar Tetap Kompak

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar.

Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Tolak Wacana Munaslub

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar.

Mereka menilai elektabilitas Partai Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat.

Namun, isu itu ditepis Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu munaslub.

Baca juga: Tak Setujui Munaslub, Ketua DPD Partai Golkar Kaltara Syarwani Ingin Fokus Menangkan Pemilu 2024

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Partai Golkar itu, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Partai Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga Hartarto yang telah diberikan mandat lewat munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK.

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum.

Baca juga: Airlangga Akui Pertemuan dengan Presiden Jokowi Bahas Politik, Tak Sebut Wacana Munaslub Golkar

Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga Hartarto sudah diberikan mandat, jangan Partai Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil Presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.

"Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Baca juga: Digoyang Isu Dilengserkan Lewat Munaslub Partai Golkar, Airlangga: Nggak Ada, Agendanya Bukan Itu!

Secara pribadi JK masih berharap Airlangga Hartarto bisa maju menjadi calon wakil presiden ( Cawapres ). "Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam Cawapres harapannya," kata JK.

JK mengaku tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024.

"Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini. "Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya.(tribun network/riz/mam/dod)

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News