Cara Jokowi Sikapi Tudingan Kecurangan Pilpres 2024: Kalau ada Bukti Bawa Langsung ke Bawaslu dan MK

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Tudingan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 menyeruak ke permukaan.

Pihak-pihak yang dirugikan atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 mengungkap bukti-bukti.

Soal kecurangan dalam Pilpres 2024 disikapi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta, agar seluruh pihak agar menempuh jalur hukum yang telah ditentukan, apabila menemukan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.

Presiden RI juga menginginkan, agar pihak-pihak tersebut tidak 'Teriak-teriak' di publik dalam menyuarakan adanya kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Inventarisir Kecurangan Pilpres 2024, Sebut Temukan 9 Kasus, Ini Daftarnya

Bahkan, Jokwi mengungkap, proses Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihadiri pula oleh para saksi setiap calon.

Sehingga, semua proses dalam Pemilu tersebut terpantau oleh seluruh pihak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan.

Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS.

Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

"Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan.

Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu.

Mekanisme nanti persidangan di MK.

Nanti saya kira udah diatur semuanya.

Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan agar segala bentuk temuan kecurangan pemilu dilaporkan kepada Bawaslu RI.

Menurut mantan Wali Kota Solo terebut, semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme untuk penanganannya.

Baca juga: Selama Masa Tenang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Nunukan Tertibkan 936 APK: Jadikan Barang Bukti

"Semua kan ada mekanismenya, di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ujar Jokowi usai memberikan hak suara di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

"Kalau masih belum (tuntas), ini kan masih ada gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti," katanya lagi.

Presiden pun berharap jalannya pemungutan suara di seluruh Indonesia bisa berjalan lancar.

Selain itu, Kepala Negara mengharapkan pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi untuk rakyat.

"Ya ini adalah pesta demokrasi, kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini adalah pesta rakyat.

Pesta demokrasi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyatakan, pihaknya mendapat banyak temuan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami mendapatkan informasi bahwa banyak sekali temuan bahwa proses Pilpres 2024 dinodai berbagai kecurangan secara terstruktur sistematis dan juga masif," kata Arsjad dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Arsjad lantas mengungkapkan, sudah banyak laporan dugaan kecurangan yang masuk ke TPN.

Saat ini, tim hukum tengah melakukan investigasi untuk menanggapi temuan-temuan tersebut.

Timnas Anies-Muhaimin Inventarisir Kecurangan

Pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Pilpres dan Pileg telah usai dilaksanakan, pada Rabu (14/2/2024) lalu.

Dan, sesuai dengan hasil quick count, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024.

Di urutan kedua, ada pasangan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar ( AMIN ).

Kemudian, ada di urutan ketiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Di luar dari seluruh angka yang dikeluarkan quick count, Timnas AMIN mengeluarkan pernyataan, bahwa telah menemukan kecurangan dalam Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Kumpulan Reaksi Ganjar Lihat Hasil Quick Count Pilpres 2024, tak Percaya, Singgung Suara PDIP

Tak hanya satu atau dua kecurangan, Timnas AMIN menemukan 9 kecurangan terjadi di Pilpres 2024 ini.

Apa saja yang menjadi temuan Timnas AMIN, doal kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 akan diulas dalam artikel ini.

Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin menemukan sembilan bentuk kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua THN Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengatakan, kecuarangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung.

"Jadi, kami dari THN AMIN sejak satu hari sebelum pencoblosan, kami telah menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran. Kemudian, sampai saat ini, THN masih menerima semua laporan itu," ujarnya dalam dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang cukup masif.

Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara Formulir C1-Hasil plano dengan data unggahan di situs web KPU.

Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan," imbuh Ari.

Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa.

Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memenangkan paslon tertentu.

Keempat, kecurangan dalam bentuk pengerahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS.

Kelima, jumlah surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT).

Keenam, penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Baca juga: Kabar Luhut Pandjaitan, Ogah jadi Menteri Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres, Ada Sosok tak Setuju!

Ketujuh, manipulasi data DPT; delapan, upaya menghalangi saksi di TPS; dan terakhir, praktik politik uang.

"Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan.

Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," ujarnya.

13 Petugas KPPS Meninggal Dunia

Kabar terbaru sedikitnya 13 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) meninggal dunia saat bertugas pada Pemilu 2024.

Kementerian Kesehatan ( Kemenkes RI ) mengungkap adanya laporan dari pasien petugas KPPS Pemilu 2024 sepanjang 10 - 13 Februari 2024.

Dari rentang waktu tersebut, pasien petugas KPPS yang datang ke rumah sakit dikarenakan ada keluhan sakit.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan kebanyakan dari petugas KPPS mengalami keluhan sakit.

"Kalau kelelahan kita tidak ada data. Hanya mereka yang kemudian datang ke fasilitas kesehatan karena ada keluhan sakit dan sebagainya," kata Nadia saat dihubungi Tribun, Kamis (15/2).

Lebih lanjut, Nadia menjabarkan keluhan apa saja yang dilaporkan dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. 

Untuk morbiditas terlapor dari pasien petugas Pemilu diantaranya 28 pasien dengan hipertensi, 18 pasien dengan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), 17 pasien Nasofaringitis, 15 pasien Myalgia dan 9 pasien Dispepsia.

Sedangkan untuk status pasien, sebanyak 140 orang lakukan rawat jalan, 6 orang lakukan rawat inap dan ada 13 orang yang meninggal.

"Ada dilaporkan 13 kematian tapi masih proses verifikasi dinkes setempat," kata Nadia.

Nadia mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS memang berusia di atas 55 tahun.

Baca juga: Sakit dan Kelelahan setelah Bertugas di TPS, 11 Petugas KPPS di Balikpapan Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: Petugas KPPS di TPS 10 Karang Anyar Lelah, Jam 10 Tadi Belum Distribusikan Surat Suara ke Kelurahan

Padahal salah satu syarat menjadi petugas KPPS yakni usia maksimal 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yang berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas.

Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia.

Lebih jauh Nadia menjelaskan beberapa daerah yang melaporkan ada KPPS yang meninggal di antaranya, Tangerang, Jakarta, Magetan, Wonosobo serta Brebes.

Kementerian Kesehatan RI sebenarnya juga sudah melakukan imbauan gaya hidup sehat kepada KPPS.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan dr. Nida Rohmawati mengatakan petugas KPPS wajib membatasi konsumsi kafein, minuman manis dan alkohol.

"Dianjurkan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi kafein dan minuman manis, serta tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman berenergi," ujar dr Nida.

Tubuh yang metabolismenya sudah lelah, ditambah minuman berenergi malah memaksa tubuh untuk bekerja terlalu keras di luar tugasnya.

"Digenjot lagi dan iya tubuhnya jadi terpaksa tidak kelelahan lagi. Minum alkohol tidak dianjurkan serta kurangi minuman manis, kopinya boleh 2 cangkir sehari nggak usah lebih-lebih,” imbaunya.

Tips sehat lain menjaga kesehatan bagi anggota KPPS cukup dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga. 

31 Petugas KPPS di Balikpapan Dilarikan ke RS

Sebanyak 31 petugas KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) tumbang saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Mereka jatuh sakit karena faktor kelelahan setelah menjalankan tugas mulai proses pencoblosan hingga penghitungan suara kurang lebih 24 jam.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty, saat mendampingi Wali Kota Rahmad Mas'ud, membesuk petugas KPPS di RSUD Beriman, Balikpapan, Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Puluhan Petugas KPPS di Balikpapan Tumbang karena Kelelahan, Langsung Dirawat Tim Medis

Baca juga: Gubernur Kaltara Bagikan Vitamin kepada Petugas KPPS dan PTPS, Agar Kuat Bekerja di Hari Pencoblosan

Hasil monitoring langsung dari tim medis dalam pelayanan medis di TPS ada 31 petugas yang tumbang saat bertugas di TPS.

11 Orang diantaranya terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Balikpapan, yakni RSUD Beriman, RS Balikpapan Baru, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, dan RS Restu Ibu Balikpapan.

BaBeberapa petugas yang sempat tumbang tersebut, tercatat dalam sakit dengan gejala ringan, seperti demam, sakit kepala akibat hipertensi, sakit maag dan lain-lain.

Dengan berbagai macam penyebab, misalnya hipertensi lantaran memang memiliki riwayat penyakit hipertensi.

Sakit maag karena terlambat makan, demam flu dan sakit kepala karena faktor kelelahan.

"Dari 11 orang yg dirujuk ini, ada 9 orang bisa distabilisasi sampai di IGD RS saja. Kemudian ada 2 yang perlu lanjut rawat inap, karena kadar gula darah dan tekanan darahnya naik dan muntah," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin, tim medis yang diturunkan sebanyak 268 petugas.

Mencakup dengan adanya 32 ambulans yang keliling ke setiap TPS di Balikpapan, dengan menerapkan sistem shift pagi dan siang.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Timnas Anies-Muhaimin Temukan 9 Bentuk Kecurangan dalam Pilpres 2024, Apa Saja?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/06114861/timnas-anies-muhaimin-temukan-9-bentuk-kecurangan-dalam-pilpres-2024-apa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Jangan Teriak-teriak Pemilu Curang, kalau Ada Bukti, Bawa ke Bawaslu dan MK", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/11145281/jokowi-jangan-teriak-teriak-pemilu-curang-kalau-ada-bukti-bawa-ke-bawaslu.