Bawaslu Kaltara Ungkap Ada 7 Temuan dan 22 Laporan Pelanggaran Selama Pemilu 2024

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 dari daerah hingga tingkat nasional telah berakhir.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) telah menetapkan hasil dan mengumumkan pemenang Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 hingga penetapan jumlah suara secara nasional, Bawaslu Kaltara mencatat sejumlah laporan pelanggaran Pemilu terjadi di Kalimantan Utara.

Total ada 7 temuan dan 22 laporan pelanggaran yang teregistrasi.

Berdasarkan data yang diterima, hingga akhir Maret 2024, dari 22 laporan pelanggaran, sebanyak 9 laporan register, 10 tidak register dan 3 laporan masih proses.

Sementara untuk 7 temuan yang diregistrasi. Dengan rincian jenis dugaan pelanggaran di antaranya 4 pelanggaran administrasi, 10 dugaan tindak pidana pemilu dan 3 pelanggaran kode etik.

Baca juga: Bawaslu Kaltara Atensi Pelanggaran Politik Uang, Ancaman Pidana Menanti!

Ketua Bawaslu Kaltara Rustam Akif dalam rilisnya yang diterima media ini, menyebutkan pada tahapan kampanye, Bawaslu Kaltara mencatat sejumlah data pelanggaran kampanye.

Yaitu terdapat 1 temuan dan 5 laporan, masing-masing 1 laporan register yang disampaikan oleh WNI di Kota Tarakan dan 4 lainnya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan material pelaporan.

Sedangkan untuk 1 temuan register berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu kabupaten Nunukan dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Hasil proses penanganan untuk kota Tarakan dihentikan, karena tidak memenuhi unsur pada pembahasan sentra Gakkumdu kota Tarakan sedangkan untuk kabupaten Nunukan diputus incracht oleh Pengadilan Negeri Nunukan.

"Trend pelanggaran pidana di Kota Tarakan, yaitu melanggar pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedang yang di Kabupaten Nunukan melanggar pasal 523 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Hasilnya pelanggaran di Kabupaten Nunukan telah diputus incracht oleh Pengadilan Negeri Nunukan," ungkapnya.

Selain itu pada tahapan masa tenang Bawaslu Kaltara mencatat ada 2 laporan dan 2 temuan dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Salah satunya di Bulungan, yang telah divonis hukuman oleh hakim pengadilan.

Tren pelanggaran pidana, terangnya, adalah melanggar pasal 521 dan pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada tahapan pungut hitung dan rekapitulasi terdapat 2 temuan dan 2 laporan yang deregister dengan jenis dugaan pelanggaran 2 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pelanggaran administrasi merupakan laporan yang disampaikan WNI ke Bawaslu Kota Tarakan dan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan, dengan trend pelanggaran melanggar pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan untuk jenis dugaan pelanggaran tindak pidana berasal dari 1 temuan hasil pengawasan langsung bawaslu kota Tarakan dan 1 laporan yang disampaikan WNI kepada bawaslu kabupaten Nunukan dengan trend pelanggaran pidana melanggar pasal 516 dan pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Terkait jenis dugaan pelanggaran netralitas ASN  sejauh ini belum ada laporan yang disampaikan dan/atau temuan Bawaslu Kaltara.

(*)

Penulis: Edy Nugroho