Penggunaan Anggaran Hibah untuk Pilkada Serentak 2024, Ketua Bawaslu Kaltara Ingatkan agar Hati-hati

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sudah mendekati tengah jalan.

Setelah pembentukan adhoc, kini sudah memasuki tahap pemutakhiran data pemilih.

Termasuk dalam hal pengawasan, oleh Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ).

Dukungan teknis, serta anggaran menjadi salah satu hal penting dalam melakukan kerja pengawasan oleh Bawaslu.

Baca juga: Berpotensi Besar Topang Kelistrikan IKN Nusantara, Gubernur: Kaltara Sebagai Gerbang Paling Utara

Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mendapatkan dana hibah yang nilainya cukup besar.

Bawaslu Kaltara misalnya.

Dari Pemprov Kaltara menghibahkan dana sebesar Rp 23,7 miliar untuk pengawasan Pilkada Kaltara 2024.

Berkaitan dengan penggunaan dana hibah ini, Ketua Bawaslu Kaltara, Rustam Akif, mengingatkan kepada jajaran Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar berhati-hati dalam mengelola anggaran hibah pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

“Karena yang paling sentral pengawasannya itu di anggaran pilkada. Jadi tolong teman-teman hati-hati sekali dalam anggaran pilkada ini terutama para kasek, karena yang lebih paham administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan itu kasek (kepala sekretariat),“ ungkap Rustam pada rakernis pengelolaan dana hibah Pilkada di Tanjung Selor, belum lama ini.

Rustam mengatakan, agar kasek di kabupaten/kota selalu mengingatkan pimpinan yang belum atau kurang memahami pengelolaan atau pertanggungjawaban anggaran hibah.

Hal ini dalam rangka menjaga akuntabiltas laporan akhir.

“Tolong kasek ingatkan kalau ada ketua atau pimpinan lainnya yang kurang paham atau membahasakan penggunaan anggaran Pilkada ini. Tolong diingatkan jangan sampai terjadi di luar koridor dalam rangka menjaga kita semua, prinsipnya kita saling mengingatkan, saling menjaga“, tambahnya.

Baca juga: Libatkan Seluruh Eleman Masyarakat, Deklarasi Komitmen Pembangunan Rendah Karbon di Kaltara Digelar

Lebih lanjut, pria yang memiliki dua gelar megister yang berbeda itu juga menyampaikan, melalui kegiatan rapat kerja teknis yang telah dilaksanakan, diharapkan semua paham dalam melakukan pengelolaan anggaran hibah pada pilkada 2024 ini.

Rakernis tersebut, menghadirkan narasumber adalah pejabat analis keuangan dari Bawaslu RI, BPKP Perwakilan Kalimantan Utara dan pihak terkait lainnya.

Di mana, masing-masing memberikan materi terkait alur penyaluran dana pilkada dan pemetaan, serta pengendalian resiko dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran hibah pilkada 2024.

(*)

Penulis: Edy Nugroho