Pasca Putusan MK, Partai Non Parlemen Akui Tak Pengaruh di Pilkada Nunukan: Kami Sudah Punya Figur

"Terlalu mepet juga dengan pendaftaran bakal calon. Belum lagi KPU harus ubah PKPU Nomor 8 Tahun 2024, itu butuh waktu.

Putusan ini memberi keuntungan bagi partai non seat di Nunukan lima tahun berikutnya. Sudah tidak ada istilah kotak kosong nanti. Calon-calon juga banyak," ucapnya.

Tanggapan DPC Partai Gelora Nunukan

Sekretaris DPC Partai Gelora Kabupaten Nunukan, Iswan menyampaikan bahwa putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah konstelasi Pilkada 2024, namun tidak untuk Kabupaten Nunukan.

Bahkan putusan MK tersebut kata Iswan menghilangkan fenomena "kotak kosong" di Pilkada 2024.

Kendati begitu, putusan MK tersebut dianggap terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran bakal calon kepala daerah.

"Kecuali masa pendaftaran diperpanjang sembari menunggu KPU revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024, ada peluang bagi partai non seat usung figur.

Tapi situasi ini tidak bisa terjadi di Nunukan. Perolehan suara partai non seat sekalipun digabung tidak memenuhi syarat minimal 10 persen," ujar Iswan.

Lanjut Iswan,"Kotak kosong hampir di 140-an kabupaten/kota jadi terancam akibat putusan MK ini," tambahnya.

Iswan menilai putusan MK ini memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Baca juga: Koalisi Parpol Non Parlemen Berkumpul Pasca Putusan MK, Potensi Usung Paslon di Pilkada Kaltara

"Ke depan partai tidak terlalu mengejar perolehan kursi lagi melainkan suara sah partai. Mahar partai juga menjadi murah. Figur calon kepala daerah juga dibuka seluas-luasnya," tuturnya.

Iswan menyebut bahwa DPN Partai Gelora telah mengeluarkan surat dukungan kepada pasangan Andi Akbar-Serfianus di Pilkada Nunukan 2024.

"Dalam waktu dekat kami akan deklarasi dukungan DPC Partai Gelora kepada pasangan Andi Akbar-Serfianus di Pilkada Nunukan 2024," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis