Usaha Percetakan Tumbuh Subur di Malinau saat Kampanye Pemilu 2024, Omzet Capai Rp10 Juta per Bulan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Bisnis percetakan diantara kelompok usaha yang mendapat manfaat selama masa tahapan kampanye Pemilu 2024 di Malinau, Kalimantan Utara.

Pada hari-hari biasa, pemesanan untuk percetakan didominasi kebutuhan publikasi dari belanja pemerintah dan UMKM, saat ini mayoritas pesanan berasal dari peserta Pemilu 2024.

Pemilik Rumah Percetakan Digital Malinau Hulu, Arifin mengakui ada kenaikan pesanan selama tahapan kampanye Pemilu 2024.

Di Malinau, harga percetakan baliho dibanderol Rp65 ribu per meter. Percetakan dalam jumlah banyak biasanya akan menerima potongan harga.

Rata-rata order percetakan saat ini merupakan peserta Pemilu 2024, mayoritas merupakan caleg DPRD.

"Iya, yang pasti ada kenaikan. Rata-rata yang memesan caleg DPRD, biasanya 50-60 lembar sekali cetak. Harga per meter Rp65 ribu, kalau banyak ada potongan harga," ujarnya, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Baliho Difasilitasi Penyelenggara Pemilu, 3 Kategori Alat Peraga Kampanye Akan Dipajang Desember Ini

Rumah percetakan di Malinau jumlahnya masih bisa dihitung jari. Sehingga untuk efisiensi percetakan, biasanya pemesan membagi atau memesan dari Kota Tarakan.

Saat ini, usaha yang dirintis sejak 7 tahun silam sedang merampungkan pesanan dari 4 caleg DPRD.

Arif menerangkan ada sedikit kenaikan omzet yang diperoleh berkisar di angka 5-10 juta per bulan. Menurutnya, pesanan mulai ramai pada awal 2024.

Meski demikian, kendala yang dihadapi percetakan adalah ketersediaan bahan baku. Tinta, kertas flexi, hingga bahan percetakan diperoleh dari luar daerah.

"Kendala kita mungkin di bahan baku. Rata-rata ambil dari Surabaya lewat jalur laut. Biasa pengiriman terlambat, karena kapal masih kurang, apalagi sekarang ini rata-rata penuh," katanya.

Di Malinau, jasa pemasangan baliho umumnya terpisah dengan jasa pemasangan. Material, seperti kayu dibeli terpisah.

Awal tahun 2024 menjadi tahun-tahun yang sibuk termasuk bagi usaha percetakan.

Baca juga: Viral Baliho Unik Caleg Rasyid Rajasa, Warganet Soroti Kasus Hukum Putra Hatta Rajasa

Meskipun sudah dimulai sejak akhir November, kegiatan pemasangan alat peraga kampanye baru digencarkan sebulan sebelum tahapan kampanye berakhir.

Komisioner KPU Malinau, Antopianus menjelaskan kondisi ini karena peserta mempertimbangkan ketahanan alat peraga kampanye (APK).

Sebulan sebelum kampanye berakhir dinilai sebagai masa yang efektif bagi peserta meceriterakan diri melalui alat peraga kampanye.

"Terhitung kurang lebih sebulan masa kampanye berakhir. Biasanya, Pemilu lalu juga begitu. Karena kalau terlalu cepat dipasang rebah mungkin atau robek karena cuaca," ungkapnya.

KPU telah berkoordinasi bersama Pemkab Malinau melalui pemerintah kecamatan terkait titik pemasangan alat peraga kampanye. Tersebar di ibu kota kecamatan dan di lokasi pertigaan dan perempatan jalan.

Saat ini, peserta lebih banyak memanfaatkan halaman rumah kerabat atau simpatisan.

"Untuk lokasi pemasangan, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder, dalam hal ini Pemkab Malinau. Titiknya disepakati di pusat kecamatan dan sejumlah perempatan," ucapnya.

Bawaslu Malinau juga telah melakukan pengawasan tahapan kampanye. Saat ini yang terbanyak adalah pengawasan kegiatan pemasangan APK.

Sejak tahapan awal Kampanye, November 2023 hingga 7 Januari 2024, Bawaslu telah mengawasi total 49 titik pengawasan pemasangan APK.

Baca juga: Bawaslu Bulungan Terima 30 Laporan Hasil Pengawasan Kampanye, Belum Ditemukan Pelanggaran

Belanja Wajib Caleg

Ketua DPD PAN Malinau, Machmud Bali menjelaskan
meskipun menguras biaya yang tidak sedikit, APK merupakan belanja wajib untuk misi memenangkan pilihan konstituen.

"Baliho ukuran kecil, biayanya Rp350-Rp400 ribu. Kita ambil hitungan minimal 20 buah sudah kurang lebih Rp8 jutaan," ujarnya.

Belanja dikalkulasikan rinci mulai dari percetakan baliho, kayu, hingga jasa pemesanan dihitung. Sehingga pengeluaran yang harus ditanggung caleg untuk satu APK Baliho biayanya sekira Rp400 ribu.

"Di PAN, kami ada yang dari Parpol dan dari caleg. Yang dari Parpol ukurannya cukup besar 4x6 meter. Sementara untuk pribadi ukurannya tergantung caleg," ungkapnya.

Untuk pemasangan, biasanya caleg mengandalkan simpatisan atau tim pemenangan. Namun, konsumsi hingga akomodasi tetap dihitung sebagai pengeluaran.

Jika dirinci, rata-rata pengeluaran satu figur caleg untuk belanja alat peraga kampanye mencapai Rp5 juta.

"Sekarang ini, semua pengeluaran itu tercatat melalui aplikasi Sikadeka. Jadi pembiayaan selama kampanye juga terpantau penyelenggara," ujar Politisi PBB, Akbar.

Visualisasi pesan-pesan kampanye termasuk citra bagi para caleg dinilai masih relevan terutama menggait pemilih yang belum menentukan pilihannya.

Baca juga: Kampanye Hari ke-3 Pemilu 2024 di Tarakan Masih Sepi, Pemasangan APK Tersebar di 50 Titik

Baliho masih relevan untuk kampanye

Akademisi sekaligus Direktur Poltek Malinau, Henri Tetiawadi menilai meskipun terkesan konvensional, Baliho atau spanduk masih menjadi model kampanye andalan bagi peserta Pemilu.

Visualisasi pesan-pesan kampanye termasuk citra bagi para caleg dinilai masih relevan terutama menggaet pemilih yang belum menentukan pilihannya.

"Baliho, Spanduk ini masih dianggap efektif. Karena ini bagian dari promosi juga, mengenalkan orang yang maju, apalagi di Malinau, ketokohan masih cukup kuat di daerah kita," ungkapnya.

Dilihat dari mayoritas APK saat ini. Henri menerangkan ada 3 pesan yang rata-rata ditonjolkan. Parpol, gambar dan nomor urut caleg.

Komunikasi visual dinilai efektif dan menjadi informasi utama alat peraga kampanye. Sementara narasi kampanye hanya menjadi pelengkap di dalam APK.

Henri menilai peserta dapat memanfaatkan pola narasi yang unik untuk menggaet pemilih.

"Pesannya rata-rata visual. Kalau kita lihat, ada yang satu spanduk merangkum Caleg-caleg, dan ada yang hanya satu tokoh, calegnya.

Di tempat-tempat umum seperti di jalan, waktu orang memperhatikan itu sangat singkat. Jadi visualisasi calegnya yang ditonjolkan," ujarnya.

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Nunukan Sebut 175 Titik Pemasangan APK Bakal Tersebar di 163 Lokasi

APK saat ini memiliki tujuan sebagai pemicu, sementara pesan dan visi-misi kampanye lebih banyak disampaikan melalui kampanye tatap muka atau rapat umum.

APK disarankan dapat memuat pesan yang dapat diingat oleh calon Pemilih. APK serupa pengenalan dalam hubungan sosial.

Pendalaman visi misi dilanjutkan melalui model kampanye lainnya. Tantangan saat ini, Peserta harus memperbanyak visualisasi, dan pesan agar dapat terekam jelas oleh konstituen.

Diantaranya dengan memanfaatkan median yang lebih terjangkau. Kampanye digital memainkan peran penting dalam model komunikasi politik.

"Sekarang ini, Medsos, terutama pemilih muda lebih banyak jumlahnya di Malinau," kata Henri Tetiawadi.

(*)

Berita tentang Liputan Khusus Bisnis Baliho Kampanye di Kaltara

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official